Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali Wayan Kariarta mendesak pemerintah lebih gencar membangun infrastruktur, antara lain akses jalan raya, saluran listrik dan jaringan air bersih dalam upaya menarik investor menanamkan investasinya untuk menunjang sektor pariwisata.
"Tanggung jawab pemerintah dalam pemerataan pembangunan di Bali adalah membangun infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan raya, listrik maupun saluran air bersih. Kalau itu sudah dibangun baru kita bisa mengundang investor untuk membangun penunjang sektor kepariwisataan Pulau Dewata," katanya di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan bila semua itu bisa tersedia, maka pemerintah memfasilitasi untuk mengundang investor membangun penunjang pariwisata, dan itu bisa dijadikan nilai tawar menuju pemerataan pembangunan.
"Memang selama ini pembangunan penunjang pariwisata, seperti hotel, vila dan restoran berada di Bali bagian selatan. Untuk memecahkan ketimpangan tersebut adalah dengan terlebih dahulu membangun infrastruktur, seperti akses jalan raya yang memadai," ucap politikus asal Kota Denpasar.
Menurut dia, kalau hanya pemerintah berwacana saja, tanpa ada perencanaan secara matang dan konkret, maka selamanya kondisi demografi dan kondisi lingkungan masyarakat akan terjadi ketimpangan, baik dari sektor pembangunan maupun terjadinya harus urbanisasi ke Bali bagian selatan.
"Selama belum ada pemerataan pembangunan di kabupaten di luar Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar, maka ketimpangan akan semakin kuat. Kita lihat saja Kabupaten Buleleng dan Karangasem, kalau dari sumber daya manusia cukup besar, namun di daerah ini tidak ada lapangan pekerjaan yang digeluti, sehingga dengan terpaksa warga harus urban ke Badung dan Denpasar," ujarnya.
Kariarta lebih lanjut mengatakan semestinya pemerintah pusat dan daerah memikirkan pembangunan jangka menengah dan panjang soal membangun akses jalan raya beserta fasilitas lainnya, terutama akses menuju Kabupaten Buleleng, Karangasem, Bangli dan Jembrana.
"Bila mau ke Kabupaten Buleleng akses jalannya bebas hambatan (bypass), saya yakin wisatawan lebih banyak tertarik mengunjungi kabupaten bagian utara Pulau Bali. Sebab pemandangan alam dan budayanya tidak kalah dengan Bali bagian selatan," ucap politikus PDIP ini.
Hal senada dikatakan anggota DPRD Bali Ida Komang Gede Kresna Budi, akses jalan raya menuju Buleleng menjadi kendala utama, karena wisatawan yang mau ke objek wisata di Buleleng dari Bandara Ngurah Rai memerlukan waktu mencapai tiga hingga empat jam. Hal tersebut karena sepanjang jalan menuju Kota Singaraja (Buleleng) jalannya berliku dan terdapat tanjakan tinggi.
"Hal ini harus dipikirkan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kondisi jalan bisa dilakukan terobosan baru dengan membangun jalan tol, di samping juga menyiapkan sektor lainnya, seperti membangun bandara internasional, sehingga sumber daya manusia bisa diserap di proyek tersebut," ucapnya.
Selain itu, kata dia, Buleleng memiliki panorama yang indah, dan bila dibangun pelabuhan kapal "yacht" (kapal wisata) dan bandara internasional, pihaknya optimistis kunjungan wisatawan asing akan meningkat.
"Sebenarnya dermaga tempat pelelangan ikan di Desa Sangsit bila diperbaiki untuk pelabuhan "yacth" pasti akan banyak wisatawan lewat laut merapat di sana. Sebab gelombang laut di Sangsit tidak keras. Wisatawan menggunakan "yacth" belakangan ini semakin banyak. Mestinya pemerintah harus mempunyai perencanaan seperti itu, bila ingin memeratakan pembangunan di kabupaten di Bali," katanya. (WDY)
