Anggota DPRD Kecewa Fasilitas Monumen Bajra Sandhi

Denpasar (Antara Bali) - Anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Tirtawan mengaku kecewa dengan pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandhi di Renon, Kota Denpasar.

"Saya merasa kecewa dengan keberadaan UPT Monumen Perjuangan Rakyat Bali, yang mana fasilitas kamar kecilnya tidak dibuka. Semestinya kamar kecil (WC) tersebut harus dibuka, apalagi sekitar monumen itu areal publik untuk kegiatan olahraga," katanya di Denpasar, Senin.

Ia mengatakan pihak pengelola monumen harus siaga dengan keberadaan fasilitas publik (WC) tersebut. Karena warga masyarakat yang kebetulan berolahraga atau beraktivitas di Lapangan Renon tentu dalam waktu tertentu membutuhkan kamar kecil.

"Namun kenyataannya kamar kecil itu di gembok. Pada saat itu pun saya maunya ke WC, tetapi kenyataan itu membuat saya bergegas balik ke rumah," ucap politikus Partai NasDem,

Tirtawan mengaku sempat menghubungi Kepala Dinas Kebudayaan Bali untuk menanyakan sejauh mana tanggung jawab pengelola monumen tersebut untuk menyediakan fasilitas umum (WC) dan menjaga kebersihan lingkungannya.

"Pihak Dinas Kebudayaan Bali menjelaskan bahwa untuk kebersihan adalah tangung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar," ujarnya.

Tirtawan menyayangkan ditengah upaya pemerintah untuk mengencarkan tingkat kunjungan wisata pada obyek-obyek wisata di Bali, salah satunya di Monumen Perjuangan Rakyat Bali ternyata pelayanannya sangat buruk.

Mulai dari kebersihan sekitar kawasan obyek wisata termasuk pelayanan fasilitas umum yang tersedia disekitar kawasan. Sejumlah bus-bus besar yang membawa wisatawan nusantara sering memarkin kendaraan di parkir timur lapangan Munumen Badjra Sandhi.

Namun demikian areal parkir sangat jorok dan tidak terurus.

Demikian juga dengan kamar kecil yang tersedia juga tidak terurus dan tidak ada yang menjaganya. Ini jelas menjadi citra kepariwisatan Pulau Dewata di mata wisatawan.

"Sebagai kawasan obyek wisata yang memberikan kontribusi besar pada peningkatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali ternyata tidak mendapat perhatian. Inilah yang harus dibenahi tata klola obyek wisata di Bali. Para pejabat yang mengelola dan mengurus obyek-obyek wisata jangan hanya cerdas berteori dan berargumen saja," ucapnya.

Menurut dia, para pejabat di Bali hendaknya mencontoh kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama (Ahok) dan Wali Kota Surabaya Rismawati. Pemandangan yang jorok dan tidak tersedianya fasilitas memadai apalagi standar internasional sebagai daerah tujuan wisata dunia akan membuat citra pariwisata Bali bertambah buruk.

"Saya berharap pelayanan pada obyek-obyek wisata harus dibenahi dan ditingkatkan. Obyek wisata di Bali bukan saja di Monumen Perjuangan Rakyat Bali harus mendapat perhatian karena sumber penghasilan. Bisa dibayangkan, kalau kunjungan setiap harinya mencapai 1000 orang dengan harga tiket Rp10.000 ribu dipastikan dana masuk Rp10 juta per hari. Disana banyak sumber pendapatan dan banyak juga sampah yang harus ditangani dan dikelola dengan baik," katanya. (WDY)