Penjabat Bupati Badung Terima Kunjungan DPD RI

Mangupura (Antara Bali) - Penjabat Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka menerima kunjungan kerja Komite III DPD RI Arya Wedakarna di Puspem Badung, Selasa, untuk mendengar pendapat dan aspirasi masyarakat di daerah itu.

"Kami menyambut baik kehadiran senator DPD RI di Badung, yang diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat dan memediasi barbagai masalah atau isu-isu strategis di daerah ini," ujar Yudha Saka, di Badung, Selasa.

Terkait permasalahan yang akan dibahas tersebut, lanjut dia, Pemkab Badung telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dicatat dalam surat DPD RI tersebut.

Dalam acara itu, dihadiri Sekda Badung Kompyang R Swandika, sejumlah pimpinan SKPD Badung, tokoh masyarakat serta para investor pariwisata di Badung.

Pertama terkait permasalahan Hotel Canggu Intercontinental, di Batubolong, Badung, yang sudah berkali-kali dilakukan pembahasan antara pihak investor dengan desa.

Terkait hotel Syariah, lanjut dia, Pemkab Badung akan menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat pada 6 Januari 2016. "Terhadap syarat ijin usaha pariwisata kami sudah melakukan mediasi dan itu dapat diselesaikan," ujarnya.

Kemudian, Pemkab Badung sudah melakukan koordinasi dan penyegelan Hotel Crystal B agar harus segera ditindaklanjuti oleh pihak hotel sehingga nantinya SKPD teknis akan memberikan rekomendasi sehingga BPPT dapat mengeluarkan izin itu.

Selain itu, untuk pembangunan "long storage" ini di kawasan hutan lindung sepanjang 1,2 kilometer sudah diselesaikan permasalahannya terkait status kawasan dari hutan lindung menjadi hutan pemanfaatan.

Oleh sebab itu, Kementerian telah menetapkan kawasan tersebut menjadi hutan pemanfaatan, sehingga pembangunan "long storage" dari dana APBD Badung dapat dilaksanakan dengan baik.

"Long storage itu dibuat Pemkab Badung untuk menanggulangi banjir di Kawasan Kuta, sehingga kami harapkan kedepan pembangunan long storage dapat dilanjutkan yang memerlukan dana sebesar Rp300 milyar, itupun sebetulnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat," ujarnya.

Senator IGN Arya Wedakarna mengatakan Komite III DPD RI membidangi pariwisata dan kesejahteraan rakyat mengharapakan dengan adanya kunjungan ini dapat menerima informasi dua arah.

"DPD dapat memberikan satu rekomendasi atau juga satu solusi atas permasalahan yang ada dan tentu sebagai pendukung Pemerintahan Presiden Jokowi," katanya.

Upaya ini agar adanya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Badung dengan pemerintah pusat.

Selain itu, dalam rapat dengar pendapat ini pihaknya memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan permasalahan, dan solusi tersebut. (WDY)