Mangupura (Antara Bali) - Penjabat Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka, meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pegawai negeri sipil meningkatkan koordinasi dan komunikasinya dalam upaya membangun semangat kebersamaan dalam mengabdi kepada masyarakat dan negara.
"Upaya ini diharapkan dapat membangun semangat kebersamaan untuk semakin meningkatkan kualitas dan performa kinerja," ujar Yudha Saka, di Badung, Senin.
Ia menambahkan, upaya itu juga sebagai langkah dalam meningkatkan konsolidasi dan evaluasi internal dalam peningkatan kualitas kerja serta menyongsong tantangan tugas Tahun 2016 yang dinamikanya semakin berat dan kompleks.
Dalam acara apel bersama yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R Swandika, Pimpinan SKPD serta PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung itu mengapresiasi kinerja aparaturnya dalam mengimplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
Ia mengatakan, dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan dan tugas sosial kemasyarakatan Tahun 2015, pelaksanaan SAKIP telah terlaksana dengan baik dengan capaian kinerja sangat baik.
"Ini saya apresiasi, karena keberhasilan Pemkab Badung dalam mengimplementasikan SAKIP mendapat apresiasi dan penghargaan dari KemenPAN RB dengan nilai 75,89, sehingga menjadi Kabupaten peraih nilai AKIP tertinggi se-Provinsi Bali, NTB dan NTT," ujarnya.
Oleh sebab itu, pihaknya sangat mengapresiasi seluruh SKPD di daerah itu atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas sehingga tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bisa terlenggara dengan baik,
Yudha Saka menekankan, pada Tahun 2016 seluruh pegawai mampu bekerja keras lagi dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks, dan diharapkan agar hasil evaluasi kinerja tahun lalu bisa dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan program.
"Saya berharap kinerja yang sudah baik ini agar bisa dipertahankan dan ditingkatkan," ujarnya.
Terkait pelaksanaan pre audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 oleh BPK Provinsi Bali, diharapkan agar para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK, PPTK, pemeriksa barang atau hasil pekerjaan, bendahara dan staf untuk mengecek kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kemudian, kepada Inspektur Pemerintah Kabupaten Badung agar memberikan pendampingan kepada jajaran SKPD sehingga opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD tahun lalu bisa dipertahankan.
"Hal ini konsekwensi dari anggaran yang berbasis kinerja serta pemerintahan yang berorientasi pada hasil yang sesungguhnya sangat ditentukan oleh performa kinerja ASN yang dilandasi oleh etos kerja serta disiplin yang tinggi," ujar Yuda Saka. (WDY)
