TPID Badung Tingkatkan Koordinasi SKPD Tekan Inflasi

Mangupura (Antara Bali) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung, Bali, meningkatkan koordinasinya dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Pemprov Bali dan Bank Indonesia sebagai upaya menekan inflasi di daerah itu.

"Dengan adanya koordinasi ini menjadi persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi dan mencegah inflasi, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Ketua TPID Badung Kompyang R. Swandika, di Badung, Senin.

Dalam acara rapat koordinasi yang dihadiri kepala SKPD terkait, Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, perwakilan Bulog Regional Provinsi Bali dan Kepala Badan Pusat Statistik Badung Dewa Suambara yang juga sebagai upaya mengevaluasi tugas-tugas yang diemban.

Menurut dia, pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Selain itu, pihaknya mengapresiasi Bank Indonesia Perwakilan Bali yang telah membimbing dan bekerja sama dengan baik.

"Begitu pula BPS yang telah memberikan dukungan data perkembangan inflasi secara rutin dan Perum Bulog Bali yang telah mendukung pada saat pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah yang digelar TPID," ujar Kompyang yang juga Sekda Badung itu.

Ia menambahkan, TPID Badung yang dibentuk 11 Februari 2015 sudah banyak melakukan kegiatan dalam pengendalian inflasi, namun masih ada pula hal-hal yang belum dapat dikerjakan.

Untuk itu diperlukan evaluasi tugas-tugas, efektivitas sasaran yang sudah dicapai serta kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2015.

Demikian pula dalam rangka lebih mengioptimalkan pelaksanaan pengendalian inflasi pada tahun 2016, maka sangat perlu disusun program kerja (roadmap) sebagai acuan pengendalian inflasi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Badung, Dewa Apramana melaporkan, salah satu upaya pengendalian inflasi adalah mengendalikan harga komoditas.

"Upaya yang telah dilakukan Pemkab Badung dalam rangka pengendalian harga yakni pengendalian harga melalui aspek pasokan," ujar Dewa yang juga selaku Wakil Ketua TPID Badung.

Untuk meningkatkan pasokan, pihaknya terus medukung petani dalam mencetak sawah baru, membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian, program Tanimas, bantuan benih dan pupuk kepada petani, program peningkatan produk peternakan dan perikanan serta Program Kawasan Rumah Pangan Lestari.

"Memang masih ada permasalahan yang dijumpai di lapangan yakni belum optimalnya penyajian data jumlah produksi komoditas dan data kebutuhan masyarakat, terjadinya penyusutan luas sawah yang dapat menyebabkan berkurangnya produksi beras," ujarnya.

Menurut dia, terjadinya kenaikan harga beberapa komoditas (beras, cabe dan sayuran). Terjadi ketimpangan harga gas LPG 3kg serta belum optimalnya pelaksanaan survei dan input harga Sigapura. (WDY)