Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali Anak Agung Adhi Ardhana di Denpasar, Minggu, mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan dalam ranperda akan mengadopsi sistem "fair trade" atau perdagangan berbasis keadilan.
"Dengan demikian, masyarakat yang pintar atau kreatif dapat keberpihakan, baik dalam hal pendanaan maupun saat dia menjual dan memperdagangkan produk," ujarnya.
Menurut politikus dari PDI Perjuangan itu, proteksi yang dimiliki Bali sejauh ini dalam bentuk perda untuk menghadapi MEA hanyalah Perda Rancangan Induk Pariwisata dan Perda Jasa Konstruksi, sedangkan perlindungan untuk tenaga kerja secara keseluruhan belum ada.
"Penyebabnya karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bali belum menyerahkan hasil kajian akademik naskah perda perlindungan tenaga kerja lokal," ucapnya.
Adhi Ardhana menegaskan bahwa pihak legislatif akan mengarahkan semua perda yang memberikan keberpihakan kepada tenaga kerja lokal.
Rencana lainnya yang sedang digodok adalah aturan mengharuskan pekerja asing memahami budaya Bali. Oleh karena itu, pihaknya mendorong gubernur membuat standar sertifikasi budaya Bali agar esensi konsep dan prinsip budaya tidak terkikis persaingan bebas.
Pihaknya juga mendorong masyarakat memasarkan produknya, terutama jasa kuliner ke luar negeri, seperti ke Singapura dan Malaysia.
"Saya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sering diskusi. Saya sampaikan pertahanan yang terbaik adalah menyerang," katanya.
Kendati demikian, Adhi Ardhana mengakui perda saja tidak cukup tanpa ada upaya penindakan dari eksekutif.
Menurut dia, gubernur seharusnya juga membuat peraturan gubernur agar penindakan di lapangan dapat berjalan dengan baik. (WDY)
Pewarta: Pewarta: Ni Luh Rhismawati: I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
