Masyarakat Nusa Penida Tolak Pemindahan Lapas

Nusa Penida (Antara Bali) - Masyarakat Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali menolak usulan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Jro Gede Suwena Putus Upadesa untuk memindahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung ke Nusa Penida.

Ketua Yayasan Nusa Penida I Wayan Sukadana, Kamis secara tegas menolak usulan pemindahan Lapas Kerobokan tersebut, karena pulau yang terpisah dengan daratan Bali itu kini berkembang sebagai daerah wisata.

Komponen masyarakat Nusa Penida lainnya juga menolak usulan pemindahan Lapas Kerobokan itu ke daerah yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Klungkung.

"Nusa Penida kini berkembang menjadi daerah pariwisata terpadu yang meliputi wisata spiritual, wisata bahari, pariwisata alam dan budaya," ujar I Wayan Sukadana.

Oleh sebab itu tidak pantas Lapas Kerobokan dipindahkan ke Nusa Penida. Oleh sebab itu perlu solusi yang baik melalui hasil kajian yang mendalam dan tidak emosional.

Hal senada juga diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat setempat I Made Martawan yang mengajak seluruh Bendesa adat Nusa Penida menolak usulan pemindahan Lapas Kerobokan tersebut.

"Penolakan tersebut jika perlu dengan jempol darah," ujar Made Martawan dengan penuh semangat.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika sebelumnya juga mengusulkan supaya Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Badung, direlokasi ke lahan di kawasan Tempat Pembuangan Akhir Suwung, Kota Denpasar, di tengah daya tampungnya yang sudah melebihi kapasitas.

Hal itu didasarkan atas keprihatinannya terhadap kondisi lapas yang memiliki daya tampung 300 orang, namun dihuni oleh sekitar 1.000 warga binaan.

Menurut dia, kondisi Lapas Kerobokan yang sudah sangat sesak dihuni pula oleh warga binaan wanita, anak anak, tahanan dan bahkan juga dari mancanegara, sehingga hal itu membuat kondisi lapas menjadi pusat perhatian pemberitaan tidak saja di tingkat nasional tetapi juga internasional.

"Aspek volume kapasitas lapas, lokasi lapas serta penghuni lapas yang juga diisi oleh napi mancanegara membuat relokasinya mendesak," ujar mantan Kapolda Bali itu. (WDY)