"Untuk meningkatkan `multiplier effect` bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku ekonomi kreatif, ke depannya penjaminan harus diprioritaskan pada usaha-usaha produktif, bukan fokus pada nonproduktif. Sehingga perekonomian masyarakat pun bisa tumbuh," kata Sudikerta saat menerima audiensi jajaran PT Jamkrida Bali Mandara, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, terkait rencana Pemprov Bali untuk menambah permodalan Jamkrida sebesar Rp50 miliar, perdanya sudah diajukan ke DPRD untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut.
Dia berharap bisa dikomunikasikan dengan baik oleh PT Jakmrida bersama jajaran DPRD Bali, karena secara prinsip menyangkut kepentingan masyarakat umum, dalam meningkatkan ekonomi makro dan mikro terutama bagi masyarakat pedesaan.
Di sisi lain, Sudikerta juga meminta pembenahan kualitas SDM dengan merekrut kembali jabatan pimpinan direksi yang masing lowong. Di samping menyarankan Jamkrida membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Bali dan membangun pengawasan secara intensif demi meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran.
Terkait permasalahan gedung Jamkrida saat ini yang diharapkan mendapatkan hibah pembiayaan sewa, Sudikerta mengimbau Jamkrida agar mengikuti aturan yang ada, karena sesuai aturan, pemanfaatan aset milik pemerintah harus memberikan pemasukan bagi daerah.
Sementara itu, Komisaris Utama PT Jamkrida Bali Mandara, Komang Sanjaya mengatakan tujuan audensi tersebut yakni untuk menyampaikan operasional Jamkrida sampai November 2015, selesainya rapat umum pemegang saham luar biasa, serta hal-hal lain yang membutuhkan sumbangan-sumbangan pemikiran dari Wagub Sudikerta.
Dia mengemukakan, sejak dibentuk pada 2011, Jamkrida memiliki modal awal Rp50 miliar, dengan total aset sebesar Rp54 miliar. Setelah pengelolaannya berjalan hingga bulan November 2015, telah berhasil megumpulkan aset total sebesar Rp96 miliar.
Dengan total aset sebesar itu yang terdiri dari modal disetor dan modal diputar berjumlah Rp77,8 miliar, Jamkrida telah berhasil mengumpulkan laba bersih kurang lebih mencapai Rp2,8 miliar.
Dalam kurun waktu tersebut pula, menurutnya, penjaminan yang sudah berhasil dilakukan mencapai 29.600, dengan nilai Rp1,6 triliun.
Capaian tersebut sangat berperan bagi masyarakat Bali dan demi peningkatan Jamkrida yang lebih baik, ia berharap rencana penambahan modal dari Pemprov Bali bisa segera direalisasikan pada awal 2016.
Sementara itu, Dirut PT Jamkrida, Ketut Widiana Karya mengatakan dari 17 Jamkrida yang ada di Indonesia, penjaminan sektor produktif oleh Jamkrida Bali paling tinggi dan sesuai aturan OJK, realisasi penjaminan diatur 10 kali untuk jaminan produktif, sisanya baru bisa untuk non produktif.
Ia pun menyatakan modal yang dimiliki Jamkrida saat ini sudah mentok, sehingga tidak bisa dikembangkan lagi. Pihaknya sangat berharap penambahan dana bisa segera direalisasikan. (WDY)
Pewarta: Pewarta: Ni Luh Rhismawati: I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
