Surabaya (Antara Bali) - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI)
Australia Selatan memperingati Hari Anti-Korupsi Internasional 9
Desember dengan seruan "Save Indonesia" (Selamatkan Indonesia) dari calo
kontrak karya sebagaimana kasus Ketua DPR Setya Novanto.
Presiden PPI Australia Selatan, Muhammad Maulana, dalam surat
elektronik yang diterima Antara di Surabaya, Rabu menyatakan "Save
Indonesia" dan "Berantas Mafia Kontrak Karya!" itu merupakan hasil
diskusi PPI Australia Selatan untuk memperingati Hari Anti-Korupsi
Internasional (HAKI).
"Sebagai masyarakat Indonesia yang berada di Australia, kami juga
mendapatkan tontonan rekaman percakapan tidak pantas dan tidak patut
yang terjadi antara Setya Novanto (Ketua DPR RI), Reza Chalid
(pengusaha), dan Maroef Syamsudin (Presiden Direktur PT. Freeport),"
katanya.
Menurut mahasiswa Master Kebijakan Publik di Flinders University
itu, peristiwa tersebut mengindikasikan adanya praktik mafia dalam
pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang berpotensi mengakibatkan
pengelolaan sumber daya alam (SDA) tidak diperuntukkan sebesar-besarnya
untuk kesejahteraan rakyat.
Padahal, katanya, Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat 3
UUD 1945 menyebutkan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat".
"Adanya praktik percaloan dalam tata kelola sumber daya alam,
apalagi dengan melibatkan pejabat negara yang memegang kekuasaan dalam
pengambilan kebijakan, sebagaimana dilakukan Setya Novanto, berpotensi
pada pengabaian mandat konstitusi," katanya.
Selain itu, praktik percaloan juga hanya menguntungkan kepentingan
individu dan kelompok saja, bukan kepentingan masyarakat Indonesia
secara luas. "Untuk itu, kasus papa minta saham yang sedang diproses Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKD) dan Kejaksaan Agung ini sudah sepatutnya
dijadikan momentum dalam pemberantasan praktik percaloan kontrak karya
dalam tata kelola SDA di Indonesia," katanya.
Momentum "papa minta saham" itu harus menjadi pembelajaran bagi
Presiden, DPR, MKD, dan seluruh elemen bangsa untuk melakukan "Save
Indonesia" melalui berbagai ikhtiar guna memberantas praktik percaloan
dalam kontrak karya yang merugikan bangsa dan negara dalam jangka
panjang.
Ikhtiar pertama, PPI Australia Selatan mendesak Presiden Joko
Widodo untuk menginstruksikan secara tegas kepada aparat penegak hukum,
kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk melakukan penyidikan dan
penyelidikan secara lebih serius untuk memberangus para calo-calo
kontrak karya, baik dari eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun
pengusaha.
Ikhtiar kedua, PPI juga mendesak Anggota DPR RI untuk menyelamatkan
nama baik lembaga perwakilan rakyat dengan mendesak Setya Novanto
mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR RI melalui mekanisme sidang
istimewa.
Ikhtiar ketiga, PPI juga berharap MKD untuk selalu terbuka dalam
melakukan setiap persidangan kasus-kasus etik anggota DPR agar
masyarakat di seluruh belahan dunia dapat mengetahui proses sidang
berlangsung.
Ikhtiar keempat, PPI juga mengajak seluruh elemen masyarakat di
seluruh belahan bumi, seperti di Australia, untuk mendukung
pemberantasan korupsi di Indonesia yang melibatkan para calo-calo
kontrak karya. (WDY)
PPI Australia Selatan Serukan "Save Indonesia"
Kamis, 10 Desember 2015 7:34 WIB