Wujudkan Tata Kelola Keuangan daerah Yang Baik dan Akuntabel Pemkab Badung Agendakan Asistensi oleh BPKP dan BPK

Denpasar (Antara Bali)- Sebagai Kabupaten Percontohan penerapan Sistem Akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis Akrual dalam tahun 2015 ini telah menjadi motivasi bagi segenap jajaran Pemkab Badung guna terwujudnya Tata kelola keuangan daerah yang baik, efektif, efesien dan akuntabel.

Menyadari bahwa Performa dalam pengelolaan keuangan daerah ini akan berimplikasi secara langsung pada upaya terwujudnya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sepenuhnya diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat maka Pemkab Badung memberikan perhatin serius terhadap penerapan SAP berbasis akrual ini.

Guna mewujudkan komitmen tersebut maka pemerintah Kabupaten Badung berharap agar BPKP dan BPK berkenan untuk terus memberikan pembinaan dan asistensi kepada segenap jajaran Pemkab Badung sehingga mampu mewujudkan performa pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar.

'"Kami akan sangat  senang  bila BPK senantiasa dapat memberikan bimbingan dan pembinaan secara berkala tidak saja pada saat berlangsungnya pemeriksaan saja namun pada acara yang dapat diagendakan bersama  untuk memberikan  pencerahan kepada segenap jajaran dilingkungan  pemkab badung. Demikian antara lain diungkapkan oleh Penjabat Bupati Badung Ir. Nyoman Harry Yudha Saka  didampingi Wakil DPRD Badung I Made Sunartha, Sekda Badung Kompyang R Swandika, SH. MH disela-sela  acara penyerahaan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya pemda dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan ( SAP)  berbasis akrual. di Ruang pertemuan BPK  RI perwakilan Provinsi Bali Kamis (5/11) kemarin.

Acara penyerahan LHP kinerja ini dihadiri oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Wagub Provinsi bali  Ketut Sudikereta, pimpinan DPRD Provinsi bali, Bupati dan Wali Kota Se-Bali, Ketua DPRD  Se-Bali, para inspektur se Provinsi bali serta skpd terkait dilingkungan pemkab Badung diantaranya Kadispenda Adiarnawa, Inspektur Kabupaten Badung Luh Putu Suryaniti, Kabag Keuangan Ketut Gd Suyasa, Kabag Organisasi wayan Wijana, Kabag Aset Wayan puja dan kabag Humas AA Gd Raka Yuda.
            
Penjabat Bupati Harry Yuda Saka juga mengungkapkan bahwa pihaknya  bersama DPRD Badung akan terus mendorong agar segenap jajaran lingkup SKPD  di Badung  untuk  berikhtiar untuk menjadikan agenda pemeriksaan dan Audit oleh BPK ini  sebagai kebutuhan organisasi menuju Tata kelola pemerintahan  yang baik dan berwibawa.

"Sekali lagi kami tegaskan bahwasanya agenda pemeriksaan oleh BPK ini bukan menjadi beban, bahkan dengan dikoordinasikan oleh sekretaris daerah dan inspektur kami di Badung akan sering mengundang dan mengganggu jajaran BPK RI perwakilan Provinsi Bali  untuk memberikan asistensi dan pembinaan dalam upaya mewujudkan Tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang berkualitas.
            
Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Dori Santosa SE, MM, diawal pertemuan dengan Penjabat Bupati Badung didampingi Sekda badung menyampaikan bahwa BPK dalam melaksanakan Audit  akan selalu bekerja secara  Profesional, dan akan senantiasa membangun sinergi dan komunikasi yang produktif agar semua Kabupaten /Kota di wilayah Provinsi Bali ini berhasil mewujudkan tata kelola keuangan daerah  yang efisien dan akuntabel,  " Kami beserta jajaran  siap  untuk  membangun komunikasi dengan  pimpinan daerah di bali dan akan siap pula untuk  bekerjasama dan membangun komunikasi terutama dalam melaksanakan fungsi  pengawasan secara profesional."Bahkan BPK  juga siap bersinergi mencarikan solusi bersama sehingga semuanya dapat dituntaskan dengan baik sesuai norma dan ketentuan yang ada, sehingga di bali ini menjadi provinsi Kedua di indonesia yang 100 % meraih opini WTP'" katanya
            
Terkait Acara penyerahan LHP atas kinerja atas  efektifitas upaya pemda dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan ( SAP)  berbasis akrualTahun 2015 ini Dori Santosa, SE MM mengatakan bahwa, menurutnya bahwa dari hasil audit BPK selama ini terdapat tiga aspek kunci keberhasilan pemerintah daerah  dalam  mengimplementasikan SAP berbasis Akrual yakni Ketersedian regulasi dan kebijakan, adanya komitmen kuat dari seluruh jajaran pemerintahan serta pengelolaan SDM pengelola keuangan, aset dan teknologi informasi yang memadai. (WDY)