Selama ini, katanya di Negara, Rabu, pihaknya memantau penanganan masalah tersebut di intern dewan yang dilakukan Badan Kehormatan (BK) DPRD Jembrana berjalan lambat.
"Saya dengar dewan sudah memanggil 13 anggota yang berangkat ke Sulawesi itu, tapi sampai saat ini kok tidak ada kesimpulan apa-apa," katanya.
Di sisi lain, masalah keberangkatan 13 dewan yang menggunakan anggaran eksekutif ke Sulawesi tapi hanya seorang anggota dewan yang sampai ke lokasi tujuan itu, mulai masuk ke ranah politik.
Menurut Karyadi, ada upaya untuk melibatkan Ketua DPRD Jembrana non aktif I Made Kembang Hartawan yang saat ini maju sebagai salah seorang calon wakil bupati dalam Pilkada Jembrana.
Dia menganggap upaya untuk menarik Kembang agar ikut bertanggungjawab dalam masalah tersebut tidak tepat.
Dijelaskan bahwa Kembang tidak pernah memberikan kebijakan kepada 13 anggota dewan itu untuk berangkat dengan menggunakan anggaran dari eksekutif.
"Yang bertanggungjawab adalah dewan-dewan yang berangkat itu, bukannya Kembang yang tidak ikut dan tidak mengeluarkan kebijakan apapun terkait kepergian ke Sulawesi tersebut," katanya.
Selain menuntut 13 anggota dewan itu bertanggungjawab, Karyadi juga minta pengambil kebijakan atas keberangkatan tersebut juga diusut.
Ia menilai, keberangkatan tersebut patut diduga ada unsur korupsinya karena dari 13 yang mendapatkan anggaran dari eksekutif, hanya seorang yang sampai ke lokasi.
"Dalam masalah ini kami minta ditelusuri siapa yang mengusulkan keberangkatan itu, termasuk siapa yang memberikan kebijakan sebab dalam aturan tidak boleh dewan menggunakan anggaran dari eksekutif untuk kunjungan kerja," jelasnya.
Sementara diperoleh informasi, BK DPRD Jembrana pekan lalu berangkat ke Sulawesi. Ketua BK, Ida Bagus Sudiana, saat dikonfirmasi mengatakan, keberangkatannya ke Sulawesi itu tidak ada hubungannya dengan masalah 13 anggota dewan tersebut.
"Kita ke sana untuk konsultasi dengan DPRD Makassar, bukan dalam rangka penelusuran terhadap masalah 13 anggota itu," katanya.
Sayangnya Sudiana enggan untuk membuka apa yang sudah dan akan dilakukan pihaknya terkait 13 anggota dewan itu. Ia hanya mengatakan, semua akan dia ungkapkan dalam rapat paripurna DPRD Jembrana.
Keberangkatan 13 anggota DPRD Jembrana ke Sulawesi itu mencuat saat ditemukan bukti mereka berangkat dengan menggunakan anggaran dari eksekutif. Selain itu, ternyata dari 13 wakil rakyat itu hanya seorang yang benar-benar sampai ke lokasi sementara sisanya hanya berdiam di hotel.(*)
: Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
