Gianyar (ANTARA) - Bupati Gianyar I Made Mahayastra curhat masalah penyertifikatan aset daerah saat rapat dengan KPK untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi pemberantasan korupsi.
"'Ada beberapa masalah seperti penyertifikatan aset daerah, tahun lalu dilakukan hanya oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Gianyar, sedangkan tahun ini oleh Inspektorat Gianyar," kata Bupati Gianyar dalam siaran pers Diskominfo Gianyar, Bali, Minggu.
Dijelaskan pula bahwa telah dibagi tugas tanggung jawab penyertifikatan aset di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan telah diambil 313 blangko sertifikat ke BPN Gianyar.
"Karena piutang tersebut kami dapatkan saat peralihan PBB dari KPP Pratama ke pemda. Pada tahun ini akan kami optimalkan untuk penyelesaian permasalahan piutang tersebut," katanya.
Baca juga: DPRD ajukan pemberhentian masa jabatan Bupati Gianyar
Kepala Satuan Tugas V.2 Korsup V KPK RI Nurul Ichsan Alhuda menjelaskan maksud dan tujuan rapat pemantauan dan evaluasi ini untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progres tindak lanjut penertiban aset seperti sertifikasi, penyelesaian sengketa, pengamanan, penagihan piutang pajak, dan optimalisasi pajak daerah.
Selain itu, hasil MCP (Monitoring Control for Prevention) dan SPI (Satuan Pengawas Internal) Tahun 2022 serta progres MCP dan SPI hingga triwulan kedua pada tahun 2023.
Dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, lanjut dia, selain melakukan tindakan pada kasus korupsi yang terjadi dengan pelaku yang merupakan penyelenggaraan negara yang menyangkut kerugian negara, juga perlu pendidikan antikorupsi.
Menyerap persepsi masyarakat terkait dengan pemerintahan daerah, Nurul Ichsan meminta izin kepada Bupati Gianyar dan jajaran untuk melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan publik yang ada di lingkungan Pemkab Gianyar.
