Jakarta (Antara Bali) - Dewan Energi Nasional menyatakan masyarakat perlu diedukasi mengenai pembangkit listrik energi nuklir jika pemerintah berniat membangun hal tersebut.
"Masyarakat perlu dipaparkan plus minusnya nuklir. Sekarang yang diinformasikan masih sepihak, kalau nuklir murah, bersih lingkungan dan kita punya uranium," tutur anggota Dewan Energi Nasional Rinaldy Dalimi di Jakarta, Jumat.
Ia berpendapat fakta bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir mahal harus diketahui masyarakat agar mereka siap jika harga listrik naik setelah pembangkit itu dibangun.
Dengan pembangkit nuklir, ujar dia, pemerintah juga akan mengeluarkan subsidi yang lebih besar karena mahal.
Selain itu, kata dia, Indonesia akan bergantung pada negara lain untuk impor uranium karena Indonesia tidak memproduksi uranium untuk PLTN.
"Tidak banyak masyarakat tahu uranium kita tidak ekonomis, sebagian besar berfikir akan pakai uranium kita sendiri, padahal tidak," tutur Rinaldy.
Selanjutnya, ia mengatakan PLTN bukan energi yang bersih dan membutuhkan kesiapan masyarakat jika terjadi kecelakaan karena dampaknya besar. Ia mencontohkan Jepang menyerah dan meminta bantuan dunia karena tidak dapat mengatasi kecelakaan PLTN di Fukushima.
Menurut dia, Indonesia hanya memiliki tenaga yang mengetahui mengenai ilmu tentang PLTN, tetapi belum memiliki tenaga berpengalaman dalam praktik pelaksanaan PLTN.
Ia mengatakan berdasarkan amanat kebijakan energi nasional, nuklir adalah pilihan terakhir setelah energi lain dimanfaatkan dengan maksimum karena berbahaya untuk masyarakat.
Sebelumnya Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Djarot S Wisnubroto mengatakan pihaknya optimistis dengan pengembangan pemanfaatan nuklir di Indonesia karena jajak pendapat yang dilakukan lembaga independen tentang penerimaan masyarakat terhadap nuklir terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
Jajak pendapat pada November 2014 terhadap 3.000 responden, kata dia, sebanyak 72 persen responden menyatakan mendukung PLTN.
Menurut dia, dari 3.000 responden itu, 1.000 di antaranya khusus untuk masyarakat Bangka Belitung dan hasilnya sebesar 51,5 persen menyatakan mendukung. Hasil itu cukup mengejutkan sekaligus menggembirakan. (WDY)
