Disnakeswan Minta Masyarakat Tak Larang Eliminasi Anjing

Denpasar (Antara Bali) - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Putu Sumantra meminta masyarakat di Pulau Dewata untuk tidak melarang tindakan eliminasi pada anjing-anjing yang dibiarkan berkeliaran, terutama di daerah yang terjangkit rabies.

"Mari kita lindungi nyawa kita di tengah kondisi vaksin anti-rabies (VAR) yang sulit, dengan mau mengorbankan anjing," ajak Sumantra, di Denpasar, Rabu.

Menurut dia, kendala utama pihaknya dalam melakukan vaksinasi massal terhadap hewan penular rabies itu karena masih banyak warga yang membiarkan anjingnya berkeliaran.

"Seringkali petugas kesulitan untuk menangkap anjing dan pemilik anjing juga tidak mau menangkap ketika akan divaksinasi. Kalau begini terus-terusan, maka selamanya tidak akan selesai-selesai melakukan proteksi terhadap rabies. Kalau kami eliminasi dilarang, ini `kan sangat berbahaya," ujarnya.

Sumantra mengatakan kondisi seperti itu ditemukan hampir di semua kawasan di kabupaten/kota di Bali. Bahkan ada yang malah menyembunyikan anjingnya dan direncanakan dibawa keluar kabupaten ketika akan dieliminasi oleh petugas, padahal di daerah tersebut ada kasus kematian karena rabies. "Ini sangat berbahaya, kalau anjing dari daerah positif dibawa ke daerah lain," tegasnya.

Oleh karena itu, Sumantra kembali mengingatkan masyarakat untuk dapat memelihara anjingnya dengan baik, diikat ataukah dikandangkan. Apalagi dalam kondisi rabies yang merebak saat ini dan krisis VAR, diharapkan masyarakat mau merelakan anjingnya dieliminasi.

Selama kurun 2015 hingga saat ini, Sumantra memprediksi sekitar 8.000-9.000 anjing telah dieliminasi. Bahkan Sumantra sempat memimpin sendiri aksi eliminasi anjing beberapa hari lalu di daerah Kubu Karangasem yang telah ditemukan kasus positif rabies, di sana sekitar 400 anjing telah dieliminasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Gusti Bagus Alit Putra meminta pemerintah kabupaten dan kota agar lebih serius menangani rabies, dan jika memang harus dieliminasi agar segera dilakukan eliminasi.

"Di samping itu, instansi terkait kami harapkan untuk lebih aktif mengingatkan masyarakat dan untuk pengadaann VAR agar dikoordinasikan dengan baik," ujarnya. (ADT)