Denpasar (Antara) Bali - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mempertimbangkan pencabutan surat keputusan pembekuan PSSI setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur memutuskan menunda pemberlakuan SK tersebut.
"Sedang kami pertimbangkan, sedang kami dalami karena keputusan hukum harus kami pertimbangkan secara hukum juga," katanya seusai menghadiri pertemuan Junior Chamber Indonesia (JCI) Bali di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, setelah ada ketetapan hukum tersebut, maka secara otomatis pemberlakuan SK Pembekuan PSSI itu ditaati.
Sementara itu, terkait permasalahan di tubuh Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA), Imam menolak untuk mengaitkan hal tersebut terhadap polemik yang kini menimpa PSSI.
"Biarlah proses hukum dijalani semua. Kami tidak dalam konteks untuk itu (kondisi FIFA)," imbuhnya.
Meski demikian, dia menilai bahwa kedua lembaga tersebut menghadapi permasalahan yang pelik di saat yang hampir bersamaan di tengah PSSI yang ingin melakukan perubahan yang lebih baik, sedangkan FIFA kini diguncang dugaan korupsi yang dilakukan beberapa petinggi badan dunia sepak bola itu.
"Kebetulan saja karena kami ingin perubahan dan ingin tahu sebetulnya bahwa terjadi masalah yang cukup sistematis dan akhirnya sekarang tanpa kita sangka, ternyata muncul masalah seperti itu (dugaan korupsi pejabat FIFA)," ucap Imam.
Sebelumnya, aparat keamanan Amerika Serikat (FBI) bersama Kepolisian Swiss menangkap enam orang pejabat FIFA dua hari menjelang kongres badan sepak bola dunia itu digelar di Swiss.
Penangkapan petinggi FIFA itu diduga karena telah melakukan korupsi dan skandal penyuapan. (WDY)
