Wagub Bali Inginkan Langkah Konkret Antisipasi Inflasi

Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menginginkan adanya langkah konkret untuk mengantisipasi dampak inflasi agar tidak semakin bertambah buruk pengaruhnya bagi masyarakat di Pulau Dewata.

Sudikerta saat memimpin rapat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali, di Denpasar, Selasa mengemukakan, pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I tahun 2015 mengalami perlambatan sebesar 6,2 persen (yoy), jauh lebih lambat dari triwulan sebelumnya yakni 7,8 (yoy) dan jika dibandingkan triwulan I tahun 2014 sebesar 6,5 persen (yoy).

Menurut dia, perlambatan tersebut diakibatkan oleh penurunan investasi untuk pembangun infrastruktur di Bali yang berskala besar. Untuk itu diperlukan ada upaya agar tingkat inflasi dapat mencapai target yakni 6,44-7,13 persen seperti yang tertuang pada RPJMD Provinsi Bali.

"Langkah awal yang dapat dilaksanakan adalah menjaga tingkat inflasi menjadi rendah dan stabil sehingga iklim perekonomian akan menjadi kondusif," ujarnya.

Dengan kondisi ekonomi kondusif, lanjut dia, maka akan memberikan kepastian biaya produksi produk dan distribusi kepada pelaku usaha. Terlebih Bali akan dijadikan proyek percontohan untuk penghapusan subsidi terhadap gas elpiji ukuran tiga kilogram sehingga akan berimbas pada angka inflasi menjadi tinggi.

Selain itu, dari sektor pertanian terutama harga beras yang tinggi menjadi penyumbang tertinggi terhadap kenaikan inflasi.

"Kami berharap ke depannya ada langkah konkret untuk mengantisipasi peningkatan inflasi tersebut seperti pada sektor membantu penyiapan bibit, pupuk dan sarana pertanian. Selain itu, juga perlu pemberian asuransi kepada petani jika mengalami gagal sehingga petani tersebut tidak rugi total," kata Sudikerta.

Sudikerta juga mengimbau untuk membentuk Badan Ketahanan Pangan untuk menjaga stabilitas dan ketersedian di pasaran.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Dewi Setyowati yang sekaligus Wakil Ketua TPID Provinsi Bali mengemukakan dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, memungkinkan pemerintah untuk memberikan asuransi kepada petani jika mengalami gagal panen yang diakibatkan oleh serangan hama, anomali cuaca dan lannya.

Jika program tersebut dijalankan, Dewi yakin petani akan bersemangat untuk menanam sehingga ketahanan pangan akan tercipta yang berimbas pada inflasi yang menjadi stabil.

"Badan Ketahanan Pangan jangan dicampur dengan instansi lain karena memiliki fungsi sangat penting yang menjadi induk perdagangan antar daerah," ucap Dewi.

Dalam Rapat koordinasi tersebut hadir pula Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Bali, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Pariwisata , Kadis Perhubungan, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Kepala Bulog Provinsi Bali, serta Kepala Perpadi Provinsi Bali. (WDY)