Jakarta (Antara Bali) - Kepala BKPM, Franky Sibarani mengatakan belum ada arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara PT Adiperkasa Citra Lestari dengan perusahaan otomotif Malaysia, Proton Holding Berhad.
"Belum ada arahan Pak Jokowi dan beliau juga tidak pernah mengarahkan satu perusahaan pun. Kalau yang saya ketahui, kerja sama kemarin dengan Malaysia kan murni "business to business" bukan terkait dengan mobil nasional (mobnas)," katanya di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, industri otomotif dalam negeri tidak perlu khawatir dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut karena Proton secara investasi untuk membangun pemanufakturan memang tidak terdata.
"Proton lebih kepada distribusi, memasukkan, dan memasarkan, dalam koridor itu saja," kata Franky.
Menurutnya, pemahaman tentang mobnas juga harus diluruskan terlebih dahulu karena bagi BKPM proyek mobnas jangan hanya dilihat dari merknya, namun juga harus ada kandungan lokalnya yang digunakan.
"Pengalaman terakhir, pemerintah juga sudah menghasilkan bersama industri otomotif beberapa jenis kendaraan yang komponen lokalnya sudah diatas 90 persen dan desainnya juga sudah dilakukan oleh anak bangsa sendiri," katanya. (WDY)
