Denpasar (Antara Bali) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat di daerah itu terdapat 14 kecamatan yang rawan terjadi bencana longsor pada puncak musim hujan.
"Jika dilihat dari topografi Bali, potensi longsor tiap tahunnya masih berkisar di titik-titik itu," kata Kepala BPBD Bali Dewa Made Indra, di Denpasar, Jumat.
Ia mengemukakan, 14 kecamatan yang rawan longsor tersebar di enam kabupaten yakni di Kabupaten Buleleng (Kecamatan Tejakula, Sawan, Sukasada, Busungbiu), Kabupaten Gianyar (Kecamatan Tampaksiring, Payangan, dan Tegalalang), Kabupaten Bangli (Kecamatan Kintamani), Kabupaten Tabanan (Kecamatan Baturiti dan Penebel), serta Kabupaten Badung (Kecamatan Petang).
Sedangkan tiga kabupaten/kota di Bali yakni Kabupaten Klungkung, Jembrana, dan Kota Denpasar dinilai aman dari ancaman bencana longsor.
Pihaknya telah mendapatkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari 2015.
"Oleh karena itu, kami mengimbau bagi masyarakat yang tinggal di pinggir tebing dan perbukitan agar pindah dulu pada saat puncak musim hujan dan senantiasa waspada serta mengikuti perkembangan cuaca," ujarnya.
Selain itu, sebagai langkah antisipasi telah disiagakan personel BPBD selama 24 jam. Demikian juga berbagai alat berat seperti buldoser dan eskavator sudah ditempatkan mendekati titik rawan longsor.
Dewa Indra mencontohkan, untuk antisipasi bencana longsor di wilayah barat Pulau Bali telah disiagakan alat berat di Samsam, Tabanan. Sedangkan untuk wilayah utara ditempatkan di Candikuning, Bedugul, Tabanan.
Untuk menjangkau wilayah timur disiagakan alat berat di Kabupaten Bangli, sementara untuk Karangasem dan Buleleg ditempatkan di Desa Sukadana, serta terakhir untuk wilayah tengah ditempatkan di Ubung, Denpasar.
"Alat berat yang disiagakan itu milik Dinas Pekerjaan Umum provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sehingga dipastikan jika sampai terjadi bencana longsor tidak akan sampai kekurangan alat berat," ucap Dewa Indra.
Di sisi lain, pihaknya juga telah mengadakan pertemuan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Tagana, TNI/Polri, relawan dan sebagainya untuk kesiapsiagaan terhadap bencana. (WDY)
