Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyoroti masih rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah itu sebesar Rp93.749,35 miliar atau berada pada urutan ke-16 secara nasional.
"Seharusnya ada korelasi antara PDRB dengan angka kemiskinan karena angka kemiskinan kita di Bali sudah rendah yakni menempati urutan kedua, namun mengapa PDRB masih berada jauh di bawah pada tingkat nasional, itu yang perlu kita ketahui penyebabnya," katanya saat menerima audiensi dari jajaran Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, di Denpasar, Kamis.
Menurut Pastika, hal tersebut sangat penting karena data memiliki peran strategis, sesuai dengan slogan yang sering diungkapkan BPS yakni "Data Bagaikan Kompas dan Pelita" akan membuat pemerintah lebih terarah dalam mengambil kebijakan.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali, Panusunan Siregar mengemukakan bahwa PDRB merupakan ukuran kemakmuran wilayah bukan ukuran kesejahteraan rakyat. PDRB akan semakin tinggi jika suatu daerah memiliki sumber daya alam (SDA) yang memadai seperti halnya Provinsi Papua sedangkan Provinsi Bali memiliki SDA rendah.
Dalam kesempatan itu, Panusunan juga mengenalkan perubahan tahun dasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dahulunya menggunakan tahun dasar 2000 menjadi 2010.
Hal itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran perekonomian nasional terkini menyangkut pergeseran struktur ekonomi serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Selain itu dengan diubahnya tahun dasar PDRB akan meningkatkan kualitas PDRB yang dihasilkan sehingga data PDRB dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional.
Perubahan tahun dasar, lanjut dia, juga mencakup banyak sektor yang dulunya hanya sembilan sektor, saat ini untuk tahun dasar 2010 mencakup 17 sektor.
Di sisi lain, ia menyampaikan metode Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baru karena metode lama dipandang kurang sensitif membedakan tingkat pengetahuan suatu daerah serta menurutnya indikator melek huruf sudah tidak bisa dijadikan indikator karena tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
Panusunan juga memaparkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2013 yang masih menempati urutan ke-4 di Indonesia dengan angka 72.22. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya langkah-langkah konkret dari pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat untuk memperbaiki kinerja demokrasi masing-masing.
Oleh sebab itu, ia meminta kepada Gubernur Bali untuk segera membentuk Pokja IDI sehingga bisa memberi kontribusi bagi Bali.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Pastika menyampaikan akan segera membentuk Pokja IDI sehingga minimal Bali bisa menempati tiga besar karena menurutnya selama ini Bali paling demokrasi di Indonesia yang dibuktikan dengan rutinnya dilaksanakan Bali Democracy Forum (BDF) sehingga dengan adanya pokja nantinya banyak hal akan bisa diperbaiki baik di lingkungan pemerintahan mupun di luar pemerintahan. (WDY)
