Surabaya (Antara Bali) - PT PLN (Persero) meminta seluruh Anggota Komisi VII
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan solusi terkait kurangnya upaya
badan usaha milik negara (BUMN) itu guna mengantisipasi sejumlah masalah
kelistrikan di Indonesia.
"Contoh, hingga saat ini kami
mengakui masih belum maksimal terkait penambahan jalur kelistrikan
Indonesia termasuk wilayah Jatim yang melintasi lahan Perhutani," kata
Direktur Utama PT PLN (Persero), Nur Pamudji, ditemui di Kunjungan Kerja
Anggota Komisi VII DPR RI, di Kantor PLN Distribusi Jatim, di Surabaya,
Senin.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang
diharapkan bisa melintasi area Perhutani menjadi kendala utama untuk
mengaliri listrik di kawasan itu. Bahkan, hambatan tersebut telah
terjadi sangat lama dan hingga kini belum terwujud.
"Seperti
ada potensi pembuatan jalur untuk aliran listrik yang memasuki milik
Perhutani di daerah Bojonogero, Jatim," ujarnya.
Namun,
tambah dia, sampai sekarang pihaknya menemui kesulitan untuk membangun
infrastrukturnya karena belum selesai proses izinnya. Padahal akses
untuk aliran listrik tersebut sudah ada tetapi izin dari pihak
Kementerian Kehutanan nihil.
"Sementara, permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab PLN sendiri karena semua pihak ikut terlibat," katanya.
Di sisi lain, ia menyatakan, terkait masalah kompensasi PT PLN
(Persero) terhadap pembebasan lahan milik Perhutani maka BUMN itu sudah
menyiapkannya. Akan tetapi, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan
dari pihak Perhutani.
"Kami berharap anggota dewan yang
hadir saat ini dapat memberi solusi pembebasan lahan milik Perhutani
untuk mengaliri listrik masyarakat di kawasan hutan," katanya.
Sementara, Direktur Utama Pembangkit Jawa Bali (PJB), Amir Rosidi
mengatakan, terkait hambatan pembebasan lahan ada beberapa proyek
pembangkit listrik milik PJB yang terlambat dan tidak bisa beroperasi
sesuai jadwal.
Dicontohkan proyek pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati di Jawa Tengah dan kini masih
belum bisa direalisasikan karena 15 persen dari lahan yang dibutuhkan
masih belum terbebaskan.
"Rencananya proyek PLTU Tanjung
Jati bakal beroperasi pada tahun 2017. Tapi, dengan adanya masalah ini
kami perkirakan proyeknya akan selesai dan beroperasi pada tahun 2018
atau 2019," katanya.
Ia melanjutkan, kondisi itu
dikhawatirkan mengurangi cadangan listrik yang saat ini aman di kisaran
25 persen dan akan turun menjadi 20 persen pada tahun 2017. Selain itu,
untuk pembangunan transmisi Sumatra Selatan hingga Sumatera Utara
ditemukan permasalahan serupa.
"Akibatnya, kelebihan pasokan
listrik di wilayah Sumatra Selatan tidak bisa dibawa ke Sumatera Utara.
Padahal biasanya, investor sudah bersedia untuk membayar ganti rugi
lahan hingga enam kali lipat dari harga normal," katanya.(WDY)
PLN Minta DPR RI Beri Solusi Kelistrikan
Selasa, 9 Desember 2014 8:24 WIB