Indonesia Miliki Sistem Perizinan Nasional Terintegrasi 2015

Brisbane (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam enam bulan mendatang Indonesia akan memiliki sistem perizinan investasi terintegrasi tingkat nasional yang dapat diakses secara online atau dalam jaringan.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi di hadapan para Pemimpin Kelompok 20 (G20) di Brisbane, Australia, Sabtu, saat menyampaikan intervensinya dalam sidang Pertemuan Puncak ke-9 G20.

"(Saya akan melakukan) peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perizinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional," katanya.

Kepala Negara dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan penilaiannya bahwa salah satu hambatan peningkatan investasi dan iklim usaha di Indonesia saat ini adalah prosedur perizinan yang rumit sehingga menyulitkan kalangan pengusaha.

Ditegaskannya, proses yang seharusnya bisa berjalan dengan sederhana tidak perlu dibuat rumit karena pada gilirannya akan menyulitkan semua pihak dan mengganggu perekonomian.

Selain masalah layanan investasi terintegrasi, Presiden Jokowi juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 16 persen, dari semula yang masih di bawah 13 persen.

"Dengan perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem teknologi informasi, saya optimis angka rasio pajak akan meningkat," katanya.

Presiden Jokowi yang menyampaikan intervensinya setelah Perdana Menteri India, Narendra Modi mengawali intervensinya dengan menuturkan karir politiknya sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah pada 2005.

Ia menuturkan upayanya mengubah Solo yang kurang tertib, agak kumuh dan rendah pendapatan daerahnya dengan memperbaiki prasarana kota.

Disebutkan juga bagaimana upayanya memperoleh dana untuk infrastruktur dengan cara manargetkan penerimaan daerah melalui perbaikan sistem pelayanan dan pembayaran pajak dari cara manual ke sistim dalam jaringan yang disertai dengan peningkatan pelayanan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

Proses perbaikan itu mengakibatkan dalam kurun waktu empat tahun, pendapatan asli daerah meningkat hingga 80 persen.

Presiden juga menyampaikan bahwa layanan perizinan terintegrasi telah dilakukannya saat ia menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Seluruh izin harus diselesaikan oleh unit itu, dan tanpa biaya," ujarnya.

Berbekal pengalaman dari Solo, sistem pembayaran pajak daerah di DKI Jakarta juga akhirnya menggunakan sistem dalam jaringan yang mampu meningkatkan penerimaan sebesar 50 persen dalam waktu satu tahun.

Sebelum sidang pleno tersebut dilakukan terlebih dahulu pembukaan Pertemuan Puncak ke-9 G20 yang menampilkan kesenian suku asli Australia.

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi duduk di baris pertama, di samping Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan PM Inggris David Cameron. Di barisan itu juga terdapat Presiden AS Barack Obama, PM Jepang Shinzo Abe, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. (WDY)