Pemprov Bali Percepat Entaskan Orang Miskin

Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali bertekad mempercepat upaya mengentaskan orang miskin, meskipun saat ini angkanya terus menurun, yakni 3,94 persen dari jumlah penduduk Pulau Dewata sebanyak 4,1 juta jiwa.

Untuk mempercepat upaya itu Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wagub Ketut Sudikerta mengundang direksi perbankan dan BUMN di Bali dalam sebuah acara di Gedung Jaya Sabha Denpasar, Kamis (6/11) malam.

Ia mengatakan, berbagai upaya dan terobosan dilakukan dalam mengentaskan masalah kemiskinan, namun dengan dana yang terbatas.

Salah satu usaha yang dilakukan dengan mengetuk hati pelaku perbankan untuk ikut berperanserta dalam program pengentasan orang miskin di Pulau Dewata.

Gubernur Pastika menyampaikan permasalahan mendasar sekarang di Bali adalah kemiskinan. Kondisi masyarakat Bali dimana sebagian dari mereka hidup dengan gemerincing dolar, sedangkan di bagian lain masih banyak hidup serba kekurangan.

"Di tengan Gemerincing dolar, masih banyak masyarakat Bali yang hidup dalam kemiskinan, jangankan beras, air saja mereka tidak punya, apalagi untuk tidur di tempat yang layak," ujar Gubernur Pastika.

Ia mengajak direksi perbankan dan BUMN menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk mengentaskan kemiskinan agar cepat bisa dituntaskan.

Di Bali, ada lebih dari 20 ribu orang kaya, makanya akan sangat mudah kalau mereka ikut membantu masyarakat miskin yang sekarang tinggal tersisa sekirat 10 ribu KK.

"Yang sangat menghantui pikiran saya selama ini memikirkan kondisi mereka di mana di sini saya hidup dengan kondisi yang sangat-sangat layak, bahkan berlebih, sedangkan rakyat saya di sana hidup dengan kondisi yang sangat miskin, minum saja sudah kurang karena mereka hanya mampu membeli air satu ember air dengan harga Rp.1000," ujar Gubernur Pastika.

Ia memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang selama ini telah ikut membantu pemerintah serta sangat terkesan dengan orang asing yang tergabung dalam LSM Soleman, sangat peduli dengan kondisi orang miskin di Bali.

Kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan (LJK) Zulmi mengatakan, bahwa usaha bisnis tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi, namun juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya.

Untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, melaui pertanggungjawaban sosial (CSR). CSR ini harus dilakukan atas kemauan sendiri dan diharapkan bisa memberikan keuntungan baik bagi perusahaan maupun lingkungan di sekitar.

Salah satu komitmen dari penerapan CSR mengurangi jumlah kemiskinan menjadi setengahnya dari yang ada sekarang di tahun 2015.

Ia mengajak seluruh usaha jasa keuangan yang ada di Bali untuk ikut membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam usaha mengentaskan kemiskinan.

Dalam acara tersebut sebagian dari undangan yang hadir langsung bersedia untuk menyumbang sehingga berhasil terkumpul sebanyak 219 unit bedah rumah dimana sebagian besar akan direalisasikan di tahun 2015. (WDY)