Gubernur Bali Setuju APBD Diprioritaskan Pengentasan Kemiskinan

Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan persetujuannya jika APBD 2015 diprioritaskan untuk berbagai program pengentasan kemiskinan seperti yang disampaikan sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Bali.

"Saya sangat setuju kalau dewan sepakat bahwa prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan sehingga dengan demikian anggaran yang lain itu dikesampingkan dulu," katanya usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali yang mengagendakan acara pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2015, di Denpasar, Selasa.

Menurut dia, meskipun kemiskinan Bali menempati posisi terendah nomor dua di Indonesia setelah DKI Jakarta, tetap harus diselesaikan.

Terkait upaya memprioritaskan anggaran kemiskinan, ujar Pastika, dapat dilakukan dengan mengesampingkan anggaran untuk studi banding, mengalihkan berbagai hibah yang tidak begitu mendesak seperti untuk perbaikan tembok (panyengker) pura, serta hibah yang disalurkan melalui anggota Dewan dialihkan pemanfaatannya untuk program bedah rumah.

"Tahun depan desa pakraman (desa adat) akan dibantu setiap desa sebesar Rp200 juta. Saya harapkan hal-hal seperti itu (perbaikan panyengker-red) berkurang dan mari kita fokus pada pengentasan kemiskinan seperti bedah rumah," ujarnya.

Pastika berpandangan dengan program bedah rumah cukup signifikan untuk pengurangan angka kemiskinan karena dari 14 variabel kemiskinan, setidaknya ada lima indikator yang bisa langsung berkurang seperti lantai tanah, dinding gedeg, atap dari alang-alang, tidak memiliki toilet, terlebih jika dapat dimasuki aliran listrik.

"Apalagi kalau ada akses kesehatan, beasiswa pendidikan, modal untuk bekerja dengan program Gerbangsadu (Gerakan Pembangunan Desa Terpadu). Itulah sebabnya saya setuju," katanya.

Selain itu, lanjut Pastika, perjalanan dinas juga bisa dipangkas tetapi tentu saja tergantung para wakil rakyat."Kalau mau memangkas tergantung beliau, bukan saya," ucapnya.

Pada sidang paripurna tersebut, masing masing fraksi juga mengusulkan hal-hal yang berbeda seperti penataan struktur birokrasi. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diusulkan agar penerapan pajak progresif diintensifkan, penertiban mobil-mobil berplat luar agar segera dibaliknamakan, serta memperluas jangkauan samsat online.

Diusulkan pula perlunya dilakukan banyak pendidikan dan pelatihan bagi pegawai khususnya di Dinas Pendapatan serta penyebaran pegawai Dispenda yang merata di seluruh Bali. (MFD)