Instruksi Presiden Yudhoyono Terkait Masa Transisi

Jakarta (Antara Bali) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan sejumlah instruksi kepada menteri dan pejabat negara terkait pelaksanaan pemerintahan dalam masa transisi menuju pemerintahan baru pada 20 Oktober mendatang.

"Bermula dari pertemuan resmi saya dari Pak Jokowi di Bali, komunikasi antara presiden terpilih dan pemerintahan yang masih berlangsung berjalan dengan baik. Namun ada pemberitaan yang barangkali memandang perlu untuk beri penjelasan, meski saya tidak ingin beri penjelasan tambahan, karena sudah saya jelaskan apa yang menjadi niat baik kami menyusul pertemuan saya dengan Pak Jokowi, penjelasan saya maksudkan agar proses transisi bisa berjalan dan bisa beri kontribus bagi kesiapan presiden terpilih," kata Presiden dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Kamis sore.

Presiden mengatakan ada sejumlah hal yang diputuskannya terkait kebijakan pemerintah selama masa transisi dan kebijakan itu sepenuhnya untuk kebaikan pemerintahan mendatang.

"Pemerintah membantu tim Presiden terpilih Jokowi dalam siapkan pemerintahan mendatang semua ini sesuai dengan tata tertib dan mekanisme yang kami sepakati dulu dalam pertemuan dengan Pak Jokowi saya berharap berjalan dengan baik dan saya berharap hasil pertemuan konsultasi dijelaskan pada publik dan kalau tidak tepat bisa timbulkan salah pengertian dan ini tidak kita kehendaki karena maksud kita tulus (membantu-red)," kata Presiden.

Presiden mengatakan komunikasi ini diniatkan untuk memberikan kejelasan pada presiden menjelang waktu mendatang.

"Misalkan hingga November apa yang harus diketahui, mengetahui agenda dan program," katanya.

Presiden meminta agar menteri dan pejabat di kementerian bisa membantu proses transisi.

"Saya instruksikan pada menteri dan pejabat senior di pemerintahan untuk tidak tanggapi, dikomentari atau salahkan pemerintahan mendatang. Itu hak presiden terpilih beserta pemerintahannya, kalau elemen itu dilakukan maka manfaatnya akan terasa waktu mendatang," katanya.

Presiden juga menginstruksikan,"dalam rangka penghormatan saya kepada presiden terpilih dan tidak ada persoalan di kemudian hari, kebijakan saya tidak melakukan penggantian pejabat utama di pejabat pemerintahan misalkan eselon satu di kementerian lembaga juga pejabat teras di TNI-Polri kecuali yang harus pensiun. Ini ditujukan presiden baru yang tetapkan dan putuskan karena beliau yang akan gunakan pejabat itu."

Presiden juga menyampaikan telah meminta agar tidak ada penggantian direksi BUMN dan juga pejabat-pejabat di kementerian.

"Sepertinya sepele tapi penting untuk berikan kesempatan atau ruang, yaitu dalam menetapkan pembantu presiden dan wakil presiden dalam hal ini ketua sekretariat presiden, biarlah presiden yang memilih, juga para adc bagi presiden dan wapres, adc ibu negara dan istri wapres. Tetapi saya persilahkan bapak yang memilih, kalau orangnya belum ada pada proses seleksi, dan menginginkan seorang bisa sesuai dengan aturan dan ikuti seleksi kemudian keputusan dan penetapan pada presiden," katanya.

Presiden berharap proses transisi dapat berlangsung dengan baik dan bisa membantu pemerintahan mendatang. (WDY)