Jakarta (Antara Bali) - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mengisyaratkan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus dinaikkan karena tidak ada opsi lain untuk membendung pengeluaran subsidi.
"Harga BBM jika disesuaikan pada harga yang wajar, saya rasa tidak ada masalah. Asalkan dijelaskan bahwa pengalihan subsidi itu akan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat luas," kata Jusuf Kalla pada acara "Rembug Nasional Kebangsaan Percepatan Pembangunan Untuk Indonesia Maju: Menata Kembali Tata Kelola Kebijakan Migas," di Jakarta, Senin.
Menurut JK, dibandingkan mempertahankan subsidi BBM yang terbukti dinikmati masyarakat kalangan mampu, maka lebih baik dialihkan untuk sektor-sektor yang produktif, dan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Jika tidak dialihkan, maka ekonomi negeri ini bisa kolaps karena BBM dijual terlalu murah kepada kalangan menengah ke atas, atau ke orang yang seharusnya tidak perlu," ujarnya.
Pengalihan dana subsidi tersebut dengan catatan langsung dialokasikan ke sektor-sektor yang dapat mendorong ekonomi seperti pembangunan infrastruktur jalan, dan pelabuhan dan fasilitas transportasi.
Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan sekolah rusak, dana pendidikan, dana kesehatan, dan penyediaan pupuk dan benih bagi petani.
"Jadi...dalam waktu singkat, subsidi BBM harus dipindahkan ke sektor produktif. Ini kuncinya," ujar JK.
Ia menuturkan, kekhawatiran adanya gejolak di masyarakat akibat kenaikan tersebut sepertinya jika dijelaskan dengan baik.
"Kalau dinaikkan, ada dampak inflasi pada subsektor transportasi, itu saja. Dulu ya...kalau BBM naik pasti masyarakat langsung kena dampak karena harga minyak tanah ikut naik. Sekarang masyarakat sudah banyak menggunakan gas, jadi menurut saya tidak terlalu masalah," ujarnya.
Pada kesempatan itu, JK mengenang ketika pemerintah pada tahun 2015 menaikkan harga minyak sebanyak dua kali, tapi tidak ada aksi demontrasi.
"Tidak ada gejolak, karena BLT (Bantuan Langsung Tunai, red) langsung dialokasikan. Masyarakat langsung merasakan ada kompensasi. Jadi, kalau alasan-alasan kenaikan dijelaskan, saya rasa rakyat pasti pahamlah," ujarnya. (WDY)
