Jakarta (Antara Bali) - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memerintahkan
prajuritnya tidak membawa peluru tajam saat melakukan pengamanan
terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan
Wakil Presiden yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi, Kamis.
Pemeriksaan adanya peluru tajam yang dibawa oleh prajurit TNI
dilakukan langsung oleh panglima TNI setelah apel gabungan pasukan TNI
digelar di Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis pagi sebelum seluruh personel
disebar ke sejumlah titik untuk melakukan pengamanan.
Menurut dia, sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada komandan
yang bertanggung jawab dipastikan akan dijatuhkan bila ada prajurit TNI
yang nekat membawa peluru tajam, terlebih menggunakannya saat bertugas
melakukan pengamanan.
"Tidak ada satupun prajurit yang membawa apalagi menggunakan
amunisi tajam. Bila ada yang nekat, komandannya akan saya gantung,"
ancam panglima saat memimpin apel.
Masing-masing satuan setingkat kompi (SSK) diminta melucuti
terlebih dahulu senjata yang dibawanya untuk melihat peluru yang
digunakan.
Panglima TNI mengatakan, pihaknya tidak ragu apabila terjadi
tindakan yang anarkis terkait putusan gugatan PHPU yang dilayangkan
pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Saya akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan prajurit TNI dalam hal bertindak tegas terhadap anarkisme," tegasnya.
Namun demikian, tugas yang dilakukan oleh aparat TNI dalam
pengamanan putusan MK hanya bersifat "penebalan" kepada aparat
kepolisian. Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar prajuritnya
bertindak sesuai prosedur.
"Semuanya dijalankan secara terukur, yang kita pedomani bersifat
penebalan tidak diberi sektor. Itu dalam situasi normal kalau tidak
normal dan tidak ada aparat polisi maka ambil alih, tindak, setelah itu
serahkan ke kepolisian. Kalau didiamkan TNI bisa dituduh melakukan
pembiaran," kata Moeldoko.
Menurut dia, tugas pengamanan bertujuan memberikan rasa keamanan
kepada masyarakat dalam melaksanakan aktivitas rutin karenanya dirinya
berpesan setiap prajurit TNI harus tampil smart, profesional dan
menunjukkan simpati kepada masyarakat.
"Tidak ada lagi prajurit ugal-ugalan. Tugas pengamanan dilaksanakan
untuk mencegah terjadinya konflik antar dua kubu pendukung kontestan
pemilihan presiden. Kalian harus memegang teguh netralitas seandainya
kedua kelompok itu saling berhadapan. Tidak ada bermain-main ke kanan
dan ke kiri. Tegas dan profesional jangan keluar koridor itu," kata
Panglima TNI seraya menambahkan bangsa ini tidak boleh terpecah ataupun
porak poranda karena ulah kelompok tertentu. (WDY)
Panglima TNI Perintahkan Tak Bawa Peluru Tajam
Kamis, 21 Agustus 2014 12:12 WIB