Denpasar (Antara Bali) - Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gde Pitana mengatakan pelaku pariwisata di Bali harus mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
"MEA 2015 sudah di depan mata, kerja sama antarnegara ASEAN dalam pertukaran tenaga ahli, pendidikan pariwisata, pengembangan sumber daya manusia akan terjadi. masyarakat Indonesia maupun Bali, khususnya para pelaku pariwisata semestinya sudah mempersiapkan diri," katanya, pada pembukaan Lokakarya Kesiapan Pariwisata Indonesia Menghadapi MEA 2015, di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan masyarakat belum banyak memahami keberadaan MEA. Untuk itu perlu masukan dari akademisi, praktisi serta unsur-unsur terkait apa yang kira-kira bisa dilakukan dan usulkan kepada menteri yang baru untuk diprogramkan dalam 100 hari pertama pemerintahan yang baru.
Pitana lebih lanjut mengatakan Indonesia memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan yang paling menonjol pada infrastruktur penunjang pariwisata, kedua aksesbilitas, ketiga masih lemah dalam hal kesehatan dan sanitasi.
Jika memang benar sektor pariwisata dijadikan sektor unggulan di Bali, kata dia, semestinya infrastruktur diperkuat. Seperti fasilitas jalan raya, termasuk juga membangun bandara internasional.
"Percepat bandar udara di Buleleng, pelabuhan kapal pesiar di Tanah Ampo (Karangasem) dan perkuat jalan lingkar di Pulau Dewata sehingga pariwisata di Bali didukung dari segi infrastruktur," ujarnya.
Menurut dia, pertimbangan untuk mempercepat bandar udara di Kabupaten Buleleng dikarenakan Bandara Internasional Ngurah Rai terlalu penuh.
Pitana menyoroti lalu lintas di Bali semakin hari semakin macet, walau saat ini untuk mengurai kemacetan di Bali bagian selatan dengan dibangunnya jalan tol. Namun sifatnya sementara.
"Untuk itu kami berharap pemerintah pusat dan daerah memikirkan kondisi Bali ke depan, terutama dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, termasuk juga penanganan sampah," katanya.
Dikatakan, banyak wisatawan pesiar ingin berlabuh di Bali, tetapi masih terkendala dengan pelabuhan, sebab pelabuhan kapal pesiar di Tanah Ampo belum layak dijadikan tempat bersandar, sebab panjang dermaganya tidak sesuai dengan kapal pesiar yang ingin berlabuh.
"Akibatnya mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan kunjungan wisata di Pulau Dewata. Hal ini yang mestinya harus diperjuangkan ke pemerintah pusat, sehingga sektor pariwisata memang harus menjadi andalan selamanya," katanya. (WDY)
