Denpasar (Antara Bali) - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali meminta masyarakat termasuk elit politik dan simpatisan partai politik tertentu untuk melakukan introspeksi diri pada masa tenang kampanye Pilpres 2014.
"Kami minta agar semua bisa mengevaluasi, menahan, dan introspeksi diri agar jangan sampai salah satu pendukung tertentu memancing pendukung lainnya sehingga menimbulkan gangguan," kata Ketua PHDI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Sudiana di Denpasar, Minggu.
Dia mengimbau agar seluruh komponen masyarakat dalam masa tenang ini untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan salah satunya memantapkan spiritual agar suasana menjelang dan usai Pilpres, 9 Juli 2014 tetap terjaga dan kondusif.
Menurut dia menjaga kondusivitas di saat "libur kampanye" itu merupakan salah satu "dharmaning negara" atau kewajiban umat kepada negara dalam menjaga kedamaian sebelum menentukan pilihan.
"Menjaga suasana kondusif merupakan `yadnya` (pengorbanan agama ang tulus iklas) bagi umat. Semua masyarakat yang memiliki hak pilih harus berpikir jernih agar nantinya tidak ada keributan," katanya.
Sudiana juga mengingatkan bahwa meskipun berbeda pilihan, siapa pun dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih agar diterima masyarakat.
"Siapa pun yang terpilih akan menjadi milik bangsa dan negara bersama," ucapnya.
Sementara itu terkait keamanan, Polda Bali telah menyiagakan sekitar 8.000 personelnya atau sekitar dua per tiga kekuatan dari sekitar 12.000 polisi di Pulau Dewata untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi lima tahunan itu.
Selain polisi, TNI, pemerintah daerah dan petugas pengamanan adat juga turut membantu aparat kepolisian dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif.
Seperti diketahui data dari KPU Bali mencatat jumlah pemilih tetap di Pulau Dewata pada Pilpres 2014 tercatat sebanyak 2.936.236 orang atau meningkat 6.047 dibandingkan pemilih saat Pemilihan Legislatif.
Peningkatan tersebut disebabkan karena bertambahnya pemilih berusia 17 tahun dan pensiunan TNI dan Polri. (M038)
PHDI Ingatkan Elit Politik
Minggu, 6 Juli 2014 14:30 WIB