Denpasar (Antara Bali) - Sebanyak 183 lembaga swadaya masyarakat di kawasan Asia-Pasifik meminta negara-negara anggota "Open Government Partnership" yang menggelar konferensi di Nusa Dua, Bali, menjamin hak masyarakat sipil di berbagai bidang.
"Kami minta OGP sebagai gerakan global untuk menjamin dan meminta negara anggota memberikan kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan memeroleh informasi yang merupakan hak masyarakat sipil karena sebagian anggota negara OGP belum mengimplementasikan hak masyarakat sipil," kata Direktur Eksekutif MediaLink, Ahmad Faisol, di Denpasar, Senin.
Dia mencontohkan salah satu negara di kawasan Asia-Pasifik yang belum menjamin kebebasan sipil adalah masih adanya kasus pengekangan dan kekerasan yang dialami oleh wartawan.
Selain meminta adanya jaminan hak masyarakat sipil, LSM internasional itu juga mendorong OGP untuk memasukkan isu pemerintahan sebagai salah satu tujuan pembangunan pasca-2015.
Lembaga "non-governmental" itu juga mendorong negara anggota untuk dibukanya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam mekanisme tata pemerintahan yang terbuka di negara anggota OGP.
"Kami harapkan Indonesia sebagai ketua OGP tahun ini dapat mendukung secara eksplisit terhadap tiga deklarasi itu," ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia, Dadang Trisasongko, menyatakan bahwa pemerintah di negara anggota OGP lebih terbuka untuk mengakselerasi tata kelola pemerintah yang baik dan akuntabel.
"Pemerintah terbuka menjadi syarat penting untuk efektivitas peran negara dalam memenuhi dan melindungi hak warga negara dan menjadi pilar penting untuk pemerintahan yang bersih," katanya.
Ia menggambarkan, apabila ketertutupan dilakukan oleh pemerintah, maka hal itu menjadi tanda adanya korupsi.
Program Officer for Asia Region dari LSM Article 19, Judy Taing menjelaskan bahwa Indonesia merupakan satu dari dua negara di kawasan ASEAN yang sudah menerapkan keterbukaan pemerintahan termasuk akses bagi warga negara.
"Kami harapkan hal itu bisa kontribusikan tak hanya pada tataran nasional tetapi juga regional," ucapnya.
Rencananya tiga deklarasi yang dihasilkan dalam konferensi Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) itu akan menjadi rekomendasi disampaikan pada sidang dalam Konferensi OGP Asia-Pasifik yang dijadwalkan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (6/5) di Nusa Dua, Kabupaten Badung. (WDY)
