Wagub Bali Ajak Masyarakat Swadaya Benahi Jalan

Tabanan (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengajak masyarakat untuk bersama-sama secara swadaya membenahi jalan desa yang rusak sehingga permasalahan transportasi lebih cepat teratasi.

"Jika jalan sudah mulus dan transportasi lancar, maka hasil pertanian masyarakat bisa disalurkan dengan baik," katanya saat meninjau sejumlah ruas jalan di beberapa desa di Kecamatan Penebel, Tabanan, Minggu.

Sudikerta pada kesempatan itu meninjau ruas jalan yang ada di Desa Buahan, Desa Tunjuk, dan Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Tabanan. Di desa tersebut sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani.

Ia mengimbau masyarakat ikut secara swadaya membenahi jalan sehingga transportasi sekitar tidak lama-lama terganggu.

Di desa Buahan dan Desa Tunjuk, Sudikerta memberikan bantuan dana masing-masing sebesar Rp5 juta yang diberikan langsung kepada kepala desa setempat.

Sedangkan di Desa Tajen, mantan Wakil Bupati Badung itu memberikan apresiasi semangat masyarakat setempat yang sudah bergotong-royong memperbaiki jalan secara swadaya.

Jalan yang rusak tersebut merupakan jalan kabupaten yang menghubungkan masyarakat dengan "Pura Beji" serta tempat menghanyutkan abu jenazah saat masyarakat setempat saat melaksanakan upacara ngaben.

Jalan yang mengalami kerusakan sepanjang tiga kilometer ini sudah dikerjakan masyarakat sejak dua tahun terakhir secara swadaya, secara bergilir oleh subak Desa Adat Tajen serta masyarakat setempat.

Namun pembetonan baru mulai dikerjakan awal 2014 dengan bantuan dana Pemprov Bali melalui bantuan keuangan khusus (BKK).

Pada kunjungannya ini, Sudikerta memberikan bantuan dana pribadi sebesar Rp10 juta kepada Kepala Desa Tajen, I Gusti Putu Sumerta Yasa. "Hendaknya kita ikut bersama memelihara jalan tersebut agar bisa digunakan lagi oleh masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera," ujarnya.

Dalam peninjauan jalan desa dan kabupaten yang terkenal dengan "Lumbung Berasnya" Bali itu , Sudikerta didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendapatan, dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali serta anggota Forum Keluarga Persatuan Mahotama (FKPM) Bali. (LHS)