Pastika Tegaskan Anggaran Pendidikan Bali Sesuai UU

Denpasar (Antara) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan anggaran pendidikan pada APBD 2014 yang dialokasikan sebesar Rp866,95 miliar sudah memenuhi amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Sudah 20,44 persen, tetapi yang dikelola Disdikpora memang tidak sampai segitu. Tetapi yang namanya pendidikan `kan ada pelatihan di Disnaker, Biro Kesra, Dinas Kebudayaan dan beberapa bagian lainnya, jadi tidak bisa hanya dikelola satu dinas saja," katanya usai memimpin peringatan HUT Korpri, di Denpasar, Jumat.

Menurut dia, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dalam APBD Provinsi Bali 2014 karena sangat erat kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Selain itu juga memprioritaskan pembangunan di bidang kesehatan dan inftrastruktur. APBD Bali 2014 sendiri dengan belanja daerah yang dirancang sebesar Rp4,3 triliun juga sudah diketok palu oleh Dewan setempat.

Tekait dengan gebrakan bidang pendidikan yang dilakukan Pemprov Bali pada tahun mendatang, Pastika mengatakan akan dibangun SMKN Bali Mandara di daerah Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang diperuntukkan bagi siswa miskin berprestasi.

"Selain itu, kami mempunyai rencana untuk menempatkan anak-anak tamatan SMA Bali dan anak berprestasi tetapi tidak mampu lainnya di Politeknik Negeri Bali dengan diberikan beasiswa, sehingga dengan demikian kelanjutan dari bantuan untuk anak berprestasi tetapi kurang mampu dapat terus berlanjut," kata Pastika.

Pemprov Bali pada tahun mendatang juga memperbanyak kegiatan pelatihan kerja yang diperuntukkan bagi anak kurang mampu yang tidak mungkin lagi melanjutkan pendidikan sebagai upaya menekan pengangguran dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik, serta meningkatkan kemampuan bersaing menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. "Program Wajib Belajar 12 Tahun juga terus kami lanjutkan," ucapnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Udayana Prof Dr dr Ketut Suastika berpendapat yang terpenting dalam pengalokasian anggaran pendidikan di Bali supaya diarahkan terlebih dahulu untuk sektor pendidikan dasar dan menengah.

"Dari hasil nilai UN `kan dapat dilihat betapa sesungguhnya kualitas pendidikan antarkabupaten/kota masih terdapat ketimpangan sehingga akhirnya berdampak pada nilai yang diraih. Kebutuhan dasar pendidikan antarsekolah di perkotaan hingga perdesaan, minimal harus sudah terpenuhi," katanya.

Suastika yang juga pengamat pendidikan itu melihat sejauh ini upaya Pemprov Bali untuk memperhatikan sektor pendidikan dasar dan menengah sebenarnya sudah cukup bagus, namun belum maksimal sekali.

Selain itu, pemerintah juga penting memperhatikan kesejahteraan guru supaya mereka fokus mendedikasikan ilmunya untuk anak didik pada masa terpenting pembentukan karakter dan budi pekerti. (LHS)