Tanjungpinang (Antara Bali) - Ketidakserentakan pelaksanaan kurikulum 2013 menimbulkan kesan ketidakadilan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang semestinya berlaku bagi semua, kata anggota DPRD Kepulauan Riau Rudy Chua.
"Jika direncanakan dengan baik, termasuk mengenai penganggarannya, tidak mungkin dilaksanakan secara terbatas hanya di sekolah tertentu. Sebab, semestinya pemerintah bersikap adil dalam melaksanakan kebijakan, terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Rudy, anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjungpinang, Minggu.
Ia mengatakan, pemerintah pusat beralasan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kurikulum itu sangat besar. Untuk satu sekolah dibutuhkan dana Rp131 juta sehingga untuk tahun ajaran baru hanya enam SMA di Kepri yang melaksanakan kurikulum 2013.
"Bagaimana daerah kita mau maju kalau sebagian besar sekolah di Kepri ternyata tidak mendapat kesempatan untuk sama-sama melaksanakan kurikulum terbaik. Perhatian pemerintah perlu digiring ke arah yang lebih fokus dalam menangani dunia pendidikan kita ini," ungkap legislator dari daerah pemilihan Tanjungpinang itu. (IGT)
