Badung tingkatkan infrastruktur untuk pariwisata berkualitas

Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung menekankan pembangunan infrastruktur pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Badung Tahun 2027 untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas.

“Secara prinsip bahwa arah kebijakan tetap kami mengacu kepada visi Mewujudkan Pariwisata Badung yang berkualitas, yang berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan visi tersebut dijabarkan dengan Sapta Kriya AdiCipta yaitu tujuh programprioritas yang terus fokus dilakukan pada penganggaran yang dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, termasuk untuk APBD Tahun 2027.

Menurut dia, pihaknya akan berfokus pada penanganan permasalahan yang ada saat ini, untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas di Badung.

Permasalahan tersebut di antaranya adalah kemacetan, ketersediaan air, pengelolaan sampah, hingga banjir yang perlu segera diselesaikan.

“Jika masalah ini teratasi, Badung akan menjadi destinasi yang layak dikunjungi sekaligus memenuhi standar pariwisata berkualitas.

Sektor pariwisata adalah penopang utama, sehingga kami terus mendorongnya sebagai tulang punggung ekonomi,” kata dia.

Bupati Adi Arnawa menjelaskan Musrenbang RKPD merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD Badung Tahun 2027.

“Kami telah memerintahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung untuk fokus kepada hal-hal yang bisa berdampak kepada ekonomi makro di Badung,” jelas dia.

Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya menambahkan berdasarkan tahapan yang telah dilalui, terdapat 237 program, 669 kegiatan, dan 2.286 sub-kegiatan dengan pagu tervalidasi awal sebesar Rp13,1 triliun.

Angka itu nantinya akan dibahas kembali dalam sidang kelompok hingga diproyeksikan menjadi sekitar Rp10,3 triliun sesuai target pendapatan tahun 2027.

“Penyusunan dokumen RKPD ini menggunakan metode bottom-up dan top-down serta melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Kami memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkontribusi menentukan arah pembangunan daerah di masa depan,” pungkas dia.