Pemkab Badung-Kemenkum Bali kerja sama tingkatkan pelayanan hukum

Badung, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan kualitas produk hukum dan pelayanan hukum di wilayah tersebut.

“Kami membutuhkan pendampingan dalam meningkatkan sumber daya manusia guna melahirkan produk-produk hukum yang berkualitas dan dapat memberikan kenyamanan serta keamanan dalam menjalankan program-program strategis,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Kabupaten Badung, Kamis.

Ia mengatakan sinergitas tersebut dituangkan dalam penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dan rencana kerja tentang sinergitas program dan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum serta pelayanan hukum.

Kesepakatan itu mencakup konsolidasi pelayanan hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Badung.

Layanan itu khususnya berkaitan dengan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual personal, penyelenggaraan pelayanan publik, pembentukan produk hukum daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pengembangan jaringan dokumentasi informasi hukum.

Menurut Wayan, nota kesepahaman itu diajukan seiring adanya perubahan nomenklatur Kemenkumham menjadi Kemenkum, sehingga dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap nota kesepakatan yang sudah pernah ditandatangani.

“Kami berharap sinergi yang telah terbangun ini dapat memberikan kontribusi yang besar dalam rangka mempercepat pembangunan diberbagai sektor di Badung,” kata dia.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengatakan kesepakatan itu diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan hukum di Badung yang semakin berkembang dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Dengan adanya pembaharuan nota kesepakatan ini kami harapkan terwujud transformasi pelayanan hukum yang lebih profesional, transparan dan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat di era modern," kata dia.