"Kami sudah meninjau proyek tersebut beberapa kali, namun tangga darurat belum terpasang. Memang dalam perencanaan pembangunan tidak tercantum, tapi secara standar internasional setiap bangunan harus dilengkapi fasilitas tangga darurat," kata Suryanta Putra di Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan, jika sampai menjelang penyerahan proyek pembangunan yang menelan dana ratusan miliar tersebut belum dilengkapi tangga darurat, maka anggota dewan akan memanggil PPK selaku penanggung jawab proyek.
"Sampai menjelang serah terima belum juga dipenuhi permintaan kami untuk melengkapi tangga darurat, maka PPK 'Underpass' Dewa Ruci Hendro Satrio kami akan panggil. Dan kami pun tidak akan menerima proyek jalan bawah tanah itu," ucap Suryanta Putra menegaskan.
Menurut politikus PDIP itu, karena proyek pembangunan tersebut yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat Bali sendiri, karena itu semua pihak, baik masyarakat dan instansi terkait harus mengawasi ketat setiap proyek yang dibangun di Pulau Dewata. (*/DWA)
Pewarta: Oleh I Komang Suparta: Dewa Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
