Badung (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menyebut masalah sampah adalah persoalan yang membuat pusing kepala daerah di Indonesia.
“Kalau ada satu masalah yang buat pusing kepala daerah, selain organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah masalah sampah, jadi banyak kepala daerah tidak sentuh, karena sangat kompleks,” katanya dalam Showcase Nasional Aspal Plastik di Bandung, Sabtu.
Bima Arya mengatakan ada 64 juta ton sampah per tahun dengan 5,4 juta tonnya adalah sampah plastik. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) di daerah, sebab dari jumlah tersebut, 3 juta sampah plastik terbuang ke laut setiap tahunnya.
Baca juga: PUPR resmikan jalan aspal plastik di Jimbaran
“Jadi, omong kosong Indonesia emas 2045, tidak mungkin menjadi negara maju 2045, tapi sampah dan sampah plastik dibuang ke laut tidak kita selesaikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Wamendagri mengingatkan persoalan sampah dapat diselesaikan dengan memulai dari hulunya, yaitu sektor rumah tangga dengan memilah dan memilih sampah, kemudian memastikan ada offtaker yang akan mengambil sampah yang berguna.
Dalam menangani masalah sampah ada tiga faktor, yaitu substitusi, ekosistem perekonomian, dan penanganan dari hulu ke hilir.
“Sampai hari ini belum ada yang terbukti terkait substitusi plastik menurut saya, ada beberapa produk tiba-tiba tidak terurai juga, dikatakan begini-begini, diteliti tidak terurai juga,” ujarnya.
Selanjutnya, ekosistem perekonomian, kepala daerah perlu hati-hati dalam menjaga keseimbangannya, sebab upaya yang dilakukan pemerintah daerah bisa saja mengganggu dapur pengusaha yang sudah mereka jalankan puluhan tahun.
“Kemarin saya menerima permohonan audiensi dari asosiasi industri minuman ringan, merasa terdampak dengan kebijakan Pak Gubernur Bali melarang produksi air kemasan di bawah 1 liter dan distribusinya di seluruh wilayah Bali, ini diskusinya panjang,” kata Wamendagri.
Baca juga: Kemendagri ajak swasta buat kajian aspal plastik buat jalan daerah
Faktor ketiga adalah penanganan dari hulu ke hilir tadi. Bima Arya melihat terkadang pemerintah daerah yang salah kaprah soal penanganan sampah.
“Sering kali yang paham hulu ke hilir teman-teman komunitas atau kampus, tapi pemerintah sekali pun sering gagal paham, melarang ini dampaknya seperti apa, banyak sekali kepala daerah itu latah, memilah dan memilih disosialisasikan, di rumah sudah dipilah, tapi oleh armada pemkot di campur lagi,” ujarnya.
Adapula yang sudah berhasil terpilah, namun ketika diolah tidak ada pembeli yang mengambil produk olahan sampah tersebut, sehingga masalah sampah masih menjadi tantangan.
