Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 5,2 persen hingga 5,8 persen pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026.
Rentang itu lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipatok sebesar 5,2 persen
“Laju pertumbuhan ini menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan dengan terus konsisten mencapai visi Indonesia Maju 2045,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 tentang Penyampaian Pemerintah terhadap RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Untuk mencapai target pertumbuhan itu, pemerintah akan berupaya menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia.
Selanjutnya, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian, suku bunga SBN tenor 10 tahun pada 2026 diperkirakan pada kisaran 6,6 persen hingga 7,2 persen (7 persen pada target 2025). Target itu didukung oleh spread yang menarik dan kepercayaan dari investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal yang baik.
Baca juga: Airlangga: Pertumbuhan ekonomi RI no 2 tertinggi di kelompok G20
“Minat beli investor di pasar SBN akan terus terjaga dan menciptakan stabilitas, baik di SBN maupun nilai tukar rupiah,” ujar Sri Mulyani.
Nilai tukar rupiah pada 2026 diperkirakan antara Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS (Rp16 ribu per dolar AS pada target 2025).
Inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,5±1 persen, dengan terus menjaga stabilitas harga baik dari sisi penerimaan maupun penawaran.
Dengan tensi gejolak politik dan pelemahan ekonomi global, harga minyak mentah Indonesia ditargetkan pada kisaran 60–80 dolar AS per barel, lifting minyak 600-605 ribu barel per hari, dan lifting gas 953 ribu—1,017 juta barel per hari.
“Kebijakan fiskal 2026 akan terus didesain untuk efektif mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menurunkan angka kemiskinan,” lanjut Menkeu.
Baca juga: Menkeu: Ekonomi RI tumbuh tangguh di tengah ketidakpastian global
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditargetkan pada rentang 4,44–4,96 persen (4,5—5,0 persen pada 2025).
Tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai 6,5—7,5 persen (7,0—8,0 persen pada 2025) dengan tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen.
Rasio gini ditargetkan 0,377—0,380, sedangkan indeks modal manusia dipatok pada level 0,57.
