Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali membekali perbekel atau kepala desa di beberapa wilayah di Pulau Dewata untuk mewaspadai kejahatan keuangan yang marak menggunakan beragam modus operasi termasuk melalui daring.
“Edukasi keuangan itu penting mengingat perbekel memiliki peran meningkatkan wawasan dan pemberdayaan masyarakat di desanya,” kata Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) OJK Provinsi Bali Ni Made Novi Susilowati di Denpasar, Kamis.
Ratusan perbekel dari tiga wilayah di Bali Selatan yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar itu mendapatkan edukasi keuangan mencakup pengelolaan keuangan hingga mewaspadai penipuan keuangan secara daring.
Ia menjelaskan, edukasi itu diberikan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Raya Galungan dan Kuningan.
Untuk itu, regulator jasa keuangan itu menghadirkan sejumlah narasumber salah satunya Kepala Unit I Sub Direktorat III Direktorat Reserse Siber Polda Bali Ajun Komisaris Polisi (AKP) I Made Martadi Putra.
Martadi Putra mewanti-wanti masyarakat untuk tidak menampilkan atau memberikan data pribadi di media sosial, tidak mudah percaya, tidak asal klik dan mengunduh aplikasi, serta selalu membarui atau mengganti kata kunci (password) secara berkala dan memiliki cadangan data pribadi.
Ia menjelaskan berbagai modus kejahatan keuangan ilegal yang marak terjadi di antaranya seperti penipuan online/daring seperti phishing dan scam, memanipulasi psikologis untuk mendapatkan data pribadi (social engineering), pencurian data pribadi (sniffing), dan transfer pencucian uang (money mule).
Kemudian pemerasan melalui telepon berbasis video (video call), hadiah (giveaway) palsu, penipuan segitiga penjual pembeli kendaraan, bukti transfer menggunakan kecerdasan buatan (AI), rumah kos, serta penipuan kerja paruh waktu.
OJK mengharapkan literasi keuangan itu dapat mendukung ekosistem industri jasa keuangan yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan serta meningkatkan inklusi dan literasi masyarakat.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah secara nasional masing-masing sebesar 39,11 persen dan 12,88 persen.
Menurut OJK, capaian itu masih jauh lebih rendah dari indeks literasi dan inklusi keuangan konvensional yaitu masing-masing mencapai 65,08 persen dan 73,55 persen.
