Denpasar (ANTARA) -
Bank Indonesia (BI) menyebutkan transaksi keuangan seluruh pemerintah daerah di Bali sudah menerapkan digitalisasi karena mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
“Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah berstatus digital,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja di sela Baligivation 2025 di Denpasar, Bali, Rabu.
Menurut dia, saat ini pemda di Bali makin luas pembayaran non tunai untuk pembayaran pajak dan retribusi.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapatkan penghargaan terbaik dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk wilayah Jawa dan Bali.
Baca juga: Pemprov Bali dongkrak digitalisasi pemasaran dan keuangan UMKM
Begitu juga Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia untuk implementasi terbaik pembayaran nontunai nasional.
“Ini pertumbuhan bagus untuk pengelolaan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.
Berdasarkan data bank sentral itu untuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Bali pada 2023 awalnya ada empat pemda yang menggunakan kartu kredit Indonesia (KKI) dengan nominal transaksi mencapai Rp116 juta.
Kemudian pada 2024, EPTD untuk penggunaan KKI di Bali sudah 100 persen yakni di sembilan kabupaten dan kota serta Pemerintah Provinsi Bali dengan nominal transaksi mencapai Rp2,23 miliar.
Baca juga: Pemkab Klungkung perluas digitalisasi transaksi daerah
Bank sentral itu mengapresiasi Pemprov Bali yang menempatkan digitalisasi sebagai salah satu program prioritas dalam pembangunan daerah.
Meski begitu, untuk menempatkan Bali sebagai pulau digital, ia menekan ada tiga strategi yang perlu dilakukan di antaranya kolaborasi, konektivitas dan kepemilikan.
Kemudian, lanjut dia, ada empat langkah yang perlu diperkuat di antaranya komitmen memperkuat regulasi salah satunya melalui Surat Edaran Gubernur Bali terkait akselerasi ETPD dan optimalisasi KKI.
Kemudian, memperkuat penerimaan transaksi digital di destinasi wisata, penguatan infrastruktur digital, dan memperkuat edukasi serta perlindungan kepada masyarakat khususnya terkait bagaimana memahami dan mewaspadai risiko transaksi di era digital.
