Hamilton, Kanada (ANTARA) - Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam satu laporannya menyebutkan total dana untuk kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi di Jalur Gaza, Palestina, diperkirakan mencapai lebih dari 53 miliar dolar AS (sekitar Rp862 triliun).
Sementara kebutuhan dana jangka pendek dalam tiga tahun pertama diperkirakan mencapai 20,568 miliar dolar AS (sekitar Rp334,5 triliun).
"Laporan itu memperkirakan kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi di seluruh Jalur Gaza dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sebesar 53,142 miliar dolar AS," demikian laporan yang dirilis Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Selasa.
Menyoroti dampak ekonomi dan kemanusiaan yang parah akibat perang genosida Israel di wilayah kantong Palestina padat penduduk itu, laporan tersebut mencatat bahwa perekonomian Gaza diperkirakan akan menyusut hingga 83 persen pada 2024, dengan tingkat pengangguran mencapai 80 persen.
Baca juga: PBB tolak usulan Trump untuk pindahkan warga Palestina keluar Gaza
"Di Wilayah Pendudukan Palestina, angka kemiskinan diperkirakan meningkat menjadi 74,3 persen pada 2024, naik dari 38,8 persen pada akhir 2023," sebut laporan itu.
Guterres menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan kemanusiaan mendesak harus menjadi prioritas utama.
"Dalam jangka waktu segera dan pendek, skala krisis kemanusiaan ini membutuhkan perhatian berkelanjutan dalam penyaluran bantuan darurat yang menyelamatkan nyawa."
Merujuk pada seruan darurat kemanusiaan PBB senilai 6,6 miliar dolar AS (Rp107,3 triliun) yang diumumkan pada 11 Desember 2024, laporan tersebut menyatakan bahwa 3,6 miliar dolar AS (sekitar Rp58,5 triliun) dari total nilai dana yang ada itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak bagi 2,1 juta warga Palestina di Gaza.
"Kebutuhan jangka pendek itu berfokus pada penanganan krisis kemanusiaan akut melalui distribusi bantuan darurat dan penyediaan layanan penting, termasuk perlindungan, hingga layanan lokal dan pasar dapat kembali berfungsi," jelas laporan itu.
Baca juga: Sekjen PBB kecam keras serangan udara Israel yang berulang di Suriah
Laporan tersebut juga menyoroti dua prioritas utama, yakni memperkuat perlindungan bagi warga sipil dan memastikan akses bantuan yang aman dan tanpa hambatan.
"Dengan sebagian besar bangunan tempat tinggal rusak atau hancur, sekitar 1,13 juta orang kini bertahan di tempat-tempat penampungan darurat atau tenda-tenda yang tidak memberikan perlindungan memadai," sebut laporan itu, seraya memperingatkan bahwa layanan kesehatan masih sangat terbatas.
Laporan tersebut juga mengingatkan bahwa sedikitnya delapan orang anak di Gaza meninggal akibat hipotermia pada Desember 2024 dan awal Januari 2025.
Guterres menyerukan dukungan internasional yang lebih kuat untuk memperkuat institusi Otoritas Palestina dan mempersiapkannya agar wwkembali mengambil alih pemerintahan penuh di Gaza.
"Reformasi politik, kelembagaan, dan ekonomi juga diperlukan, tetapi harus realistis dan didukung dengan pendanaan yang memadai," katanya.
Sekjen PBB itu juga menegaskan bahwa Gaza harus tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari negara Palestina, tanpa pengurangan wilayah, serta memiliki kesatuan politik, ekonomi, dan administrasi penuh dengan wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Sumber: Anadolu
