Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menerima Paritrana Award 2024 sebagai provinsi terbaik dalam Coverage Zona Jawa-Bali dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Senin, menerima langsung penghargaan ini dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin berkat implementasi Jamsostek yang luas.
“Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pelaku usaha yang telah mendukung implementasi program Jamsostek untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek,” kata dia.
Adapun salah satu indikator dalam penilaian ajang ini adalah tingginya kepedulian dan partisipasi aktif Pemprov Bali dalam mendorong terciptanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Bali Denpasar Cep Nandi Yunandar menyebut per 31 Mei 2024 yang telah tercakup BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Bali adalah 2.617.816 orang pekerja atau 41,61 persen.
Ia mengapresiasi raihan Pemprov Bali ini, sebab kandidat yang masuk adalah seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah yang memberikan dukungan terbaik bagi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan.
“Pelaksanaan Jamsostek penting untuk dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, karena merupakan mandat konstitusi dan Undang-Undang (UU) yang menjadi program strategis negara untuk mendukung ketahanan nasional,” ujarnya.
Nandi mengingatkan Presiden RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan Inpres Nomor 5 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
Dalam inpres ini, jaminan sosial ketenagakerjaan berfungsi untuk peningkatan kesejahteraan, mengurangi dan mencegah kemiskinan baru dan menjamin keberlangsungan pendidikan bagi generasi penerus bangsa, karena ada manfaat beasiswa yang diberikan kepada anak ahli waris.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam arahannya meminta layanan BPJS Ketenagakerjaan menjangkau perlindungan pekerja hingga ke wilayah pedesaan dan kawasan terpencil.
“Pastikan layanan lebih merata dan inklusif, sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil," kata Wapres Ma'ruf Amin.
Sarannya ini dapat diwujudkan dengan peningkatan digitalisasi dan aksesibilitas layanan, sehingga seluruh pekerja dapat memanfaatkan hak-haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik di sektor formal maupun informal.
