Badung (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memuji Pemerintah Daerah (Pemda) Bali baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebab paling cepat merealisasikan hibah Pilkada Serentak 2024.
“Baru kali ini saya ketemu provinsi yang sudah tuntas semua yaitu Bali, hanya Bali dari 541 pemda yang sudah kita rekap,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Tito di Kabupaten Badung, Selasa, menyebut sebelumnya mereka sudah melakukan rapat koordinasi di tiga titik, namun tidak ada satu pun pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang telah merealisasikan 100 persen hibahnya.
“Pertama di Jayapura satu pun tidak ada yang semua sudah tuntas dari enam provinsi, kedua di Makassar itu se-Sulawesi hingga Maluku tidak ada satu pun, lalu di Medan se-Sumatera tidak ada satu pun yang tuntas, nah ini yang keempat Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dan nanti terakhir Yogyakarta se-Jawa,” ucapnya.
Baca juga: Bawaslu laporkan pelanggaran kepala desa ke Kemendagri
Mendagri menjelaskan yang terpenting dari penyelenggaraan pilkada adalah anggaran, hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 bahwa anggaran berasal dari APBD kecuali empat daerah otonomi baru di Papua.
Tito tahun 2023 lalu telah bersurat kepada seluruh kepala daerah agar mengalokasikan anggaran dengan membuat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kepada penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Bahkan, ia sudah membagi ke dalam dua tahap yaitu dengan APBD 2023 40 persen dan APBD 2024 60 persen, sehingga pemda tidak sekaligus menggelontorkan banyak dana.
“Ada daerah yang memang PAD (pendapatan asli daerah) kuat seperti di Badung PAD-nya Rp9,3 triliun, lebih besar dari Provinsi Bali yang Rp6 triliun, itu kalau kebutuhannya Rp213 miliar tidak masalah, tapi daerah yang sulit seperti NTT itu mungkin berat, maka dari itu dibagi,” ujarnya.
Meskipun sudah diarahkan untuk dibagi dua tahap, Mendagri masih menemukan pemda yang bahkan belum menyelesaikan 40 persen, sementara di Bali dengan satu provinsi dan sembilan kabupaten/kota sudah mencairkan seluruhnya.
Baca juga: Bawaslu Denpasar petakan ada 8 potensi kerawanan di Pilkada 2024
Dalam rangka rapat koordinasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sendiri, Tito mengatakan ke 44 pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota di sana sudah melakukan penandatanganan NPHD.
Namun untuk realisasinya baru 35 pemda yang 100 persen tuntas memberikan dana hibah ke KPU, 29 pemda yang tuntas untuk Bawaslu, 41 pemda yang tuntas untuk TNI dan 33 pemda yang lunas untuk kepolisian.
“Bali sisa anggaran yang belum direalisasikan sudah 0 semua, artinya sudah dibayar semua, semua permintaannya dipenuhi, jadi Bali ini saya lihat satu-satunya,” ujarnya.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra, menambahkan dengan data NPHD yang sudah direalisasikan oleh pemerintah provinsi yaitu ke KPU Bali Rp155,9 miliar, Bawaslu Rp41 miliar, Polri Rp30 miliar, dan TNI Rp9 miliar.
Sedangkan total rincian dana hibah dari kabupaten/kota diantaranya untuk KPU Rp300 miliar, Bawaslu Rp80,7 milyar, Polri Rp68 miliar, dan TNI Rp24,3 miliar.
