Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi atas kinerja Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, terutama mengenai penanganan inflasi di kabupaten ujung utara Pulau Bali tersebut.
"Saya apresiasi bahwa Penjabat Bupati Buleleng sudah sangat paham dengan penanganan inflasi. Apa yang sudah dipaparkan tadi mudah-mudahan bisa berdampak dalam menangani inflasi," kata Sekretaris Itjen Kemendagri Ahmad Husin Tambunan di Buleleng, Selasa.
Menurutnya, Pemkab Buleleng di bawah kepemimpinan Ketut Lihadnyana sangat memahami upaya-upaya dalam menangani inflasi. Lihadnyana mampu secara detail menjelaskan upaya Pemkab Buleleng dalam pengendalian inflasi.
Hal senada juga disampaikan Azwan selaku Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Utama Itjen Kemendagri yang menyebut berbagai hal yang sudah dipaparkan Penjabat Bupati Buleleng Lihadnyana disertai dengan bukti-bukti sudah mendekati sempurna.
Untuk itu, dia mengapresiasi capaian dari sejumlah program kegiatan unggulan yang dirancang. "Berikutnya, perlihatkan kemajuan kegiatan unggulan tersebut selama bapak menjabat. Jika itu ditampilkan, akan menjadi prestasi untuk bapak,” ujarnya.
Selain itu, Azwan juga memuji reformasi birokrasi yang sudah dilakukan di Buleleng. Namun demikian, dia meminta ada hasil evaluasi internal yang dilakukan Inspektorat Daerah terhadap proses reformasi birokrasi tersebut.
"Nilai komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Buleleng sudah bagus. Nanti dilengkapi juga laporannya atas realisasi P3DN tahun 2023," tambah Azwan.
Hal lain yang menjadi perhatian evaluator adalah soal capaian transaksi elektronik di Buleleng.
Evaluator lainnya, Muhammad Dimyati yang juga PPUPD Ahli Utama Itjen Kemendagri turut mengapresiasi pelaksanaan transaksi elektronik yang diterapkan Pemkab Buleleng.
Dia pun mendorong percepatan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Buleleng. "Berikutnya kami minta realisasi transaksi KKPD itu untuk apa saja", katanya.
Pada evaluasi tersebut, Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana hanya diminta memaparkan lima indikator prioritas dari sepuluh indikator wajib yang harus dilaporkan. Lima indikator itu meliputi penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan penyerapan anggaran.
"Saya apresiasi bahwa Penjabat Bupati Buleleng sudah sangat paham dengan penanganan inflasi. Apa yang sudah dipaparkan tadi mudah-mudahan bisa berdampak dalam menangani inflasi," kata Sekretaris Itjen Kemendagri Ahmad Husin Tambunan di Buleleng, Selasa.
Menurutnya, Pemkab Buleleng di bawah kepemimpinan Ketut Lihadnyana sangat memahami upaya-upaya dalam menangani inflasi. Lihadnyana mampu secara detail menjelaskan upaya Pemkab Buleleng dalam pengendalian inflasi.
Hal senada juga disampaikan Azwan selaku Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Utama Itjen Kemendagri yang menyebut berbagai hal yang sudah dipaparkan Penjabat Bupati Buleleng Lihadnyana disertai dengan bukti-bukti sudah mendekati sempurna.
Untuk itu, dia mengapresiasi capaian dari sejumlah program kegiatan unggulan yang dirancang. "Berikutnya, perlihatkan kemajuan kegiatan unggulan tersebut selama bapak menjabat. Jika itu ditampilkan, akan menjadi prestasi untuk bapak,” ujarnya.
Selain itu, Azwan juga memuji reformasi birokrasi yang sudah dilakukan di Buleleng. Namun demikian, dia meminta ada hasil evaluasi internal yang dilakukan Inspektorat Daerah terhadap proses reformasi birokrasi tersebut.
"Nilai komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Buleleng sudah bagus. Nanti dilengkapi juga laporannya atas realisasi P3DN tahun 2023," tambah Azwan.
Hal lain yang menjadi perhatian evaluator adalah soal capaian transaksi elektronik di Buleleng.
Evaluator lainnya, Muhammad Dimyati yang juga PPUPD Ahli Utama Itjen Kemendagri turut mengapresiasi pelaksanaan transaksi elektronik yang diterapkan Pemkab Buleleng.
Dia pun mendorong percepatan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Buleleng. "Berikutnya kami minta realisasi transaksi KKPD itu untuk apa saja", katanya.
Pada evaluasi tersebut, Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana hanya diminta memaparkan lima indikator prioritas dari sepuluh indikator wajib yang harus dilaporkan. Lima indikator itu meliputi penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan penyerapan anggaran.
