Bawaslu Bali: Pemuda miliki peran penting pada pengawasan partisipatif

Denpasar (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali Ketut Ariyani mengatakan pemuda memiliki peran penting dalam pengawasan partisipatif untuk memastikan proses demokrasi pemilu maupun pilkada yang terlegitimasi.

"Pengawasan pemilu oleh masyarakat, utamanya pemuda, merupakan aspek krusial dalam memastikan proses demokrasi yang terlegitimasi," ujar Ariyani, di Denpasar, Sabtu.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali ini mengemukakan ada beberapa alasan mengapa partisipasi pemuda dalam pengawasan pemilu sangat penting, diantaranya menjadi bagian integral dari masyarakat yang akan terkena dampak keputusan politik. 

"Selanjutnya pemuda juga membawa keberagaman dan inklusifitas dalam pengawasan pemilu, memperkaya perspektif dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat di era ini," katanya.

Sementara itu anggota Bawaslu Bali I Wayan Wirka mengatakan sebagai warga negara, seluruh pihak memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga proses elektoral berjalan sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Menurut dia, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral serta peran dalam menentukan arah kebijakan dan cara yang bangsa ini pilih untuk menentukan pemimpin.

"Peran kita bersama untuk mengawasi prosesnya demi menciptakan pemimpin kredibel yang mendelegasikan kepentingan rakyat," ujar Wirka di depan mahasiswa yang menjadi peserta dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif ini.

Sedangkan Dwi, Cantika, dan Dinda, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Nasional yang menjadi peserta sosialisasi mempertanyakan apa yang harus diawasi selaku pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Menanggapi hal tersebut, Wirka menjelaskan ada beberapa klasifikasi yang harus diawasi dalam proses suksesi pemilihan kepemimpinan dilakukan lima tahun sekali, diantaranya politik uang, penyebaran informasi hoaks, politisasi SARA, kampanye hitam, politik identitas, dan politik transaksional.

"Itu semua perilaku yang memiliki daya hancur terhadap keberlangsungan demokrasi sebuah bangsa. Jika nanti menemukan hal itu, laporkan segera ke Bawaslu terdekat," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bali tersebut.