Bawaslu Denpasar minta KPU antisipasi cuaca buruk saat distribusi logistik

Denpasar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar, Bali meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat agar melakukan berbagai upaya untuk mengamankan penyimpanan dan distribusi logistik Pemilu 2024, terkait antisipasi cuaca buruk dan hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami sudah sampaikan imbauan dan cegah dini kepada KPU Denpasar agar tahapan logistik terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut sudah diatensi KPU," kata anggota Bawaslu Kota Denpasar Ni Wayan Eka Lestari, di Denpasar, Minggu.

Eka Lestari menyampaikan antisipasi cuaca yang dilakukan KPU Denpasar dan telah menjadi perhatian diantaranya gudang logistik telah diberi alas palet dan ditutup terpal plastik, sedangkan proses distribusi menggunakan mobil boks.

"Pengawasan tahapan logistik masih tetap kami lakukan sampai sekarang dan untuk saat ini logistik Pemilu 2024 masih dalam pelaksanaan setting (pengaturan) logistik di luar kotak suara," ujarnya.

Logistik di luar kotak suara itu meliputi daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden, daftar calon tetap anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten.

Selain itu ada tanda pengenal petugas ketertiban TPS, tanda pengenal petugas KPPS, lem atau perekat, pulpen, spidol kecil, tanda pengenal saksi calon presiden, saksi parpol dan calon DPD.

Sedangkan logistik yang berada di dalam kotak suara berupa surat suara, formulir, tinta, alat bantu coblos, bantalan, segel, dan alat bantu tunanetra.

"Untuk pengelompokan logistik sesuai daerah pemilihan sudah terselesaikan pada 31 Januari 2024," kata Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kota Denpasar itu.

Eka Lestari menambahkan, terkait distribusi logistik ke panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan atau desa akan dilaksanakan pada H-2 Pemilu 2024.

Bawaslu Denpasar telah melakukan pengawasan melekat pada tahapan logistik Pemilu 2024 untuk memastikan prosesnya dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan tahapan logistik, lanjut dia, sudah dimulai sejak 23 Oktober 2023 dan piket sudah dimulai pada tanggal yang sama.

"Teknis pengawasan yang kami lakukan dengan piket harian. Setiap tim yang piket akan memberikan laporan pengawasan dalam bentuk form A," kata Eka Lestari.