Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meyakini Universitas Udayana (Unud) sebagai salah satu tim yang terpilih untuk ikut menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang rancangan hukum pengaturan wilayah, kewenangan dan kearifan lokal Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa merumuskan dengan baik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan IKN bukan hanya sebuah ibu kota, namun dirancang menjadi kota internasional, kota berkelanjutan, hingga konsep ibu kota masa depan, sehingga diperlukan pendekatan yang tidak biasa.
“Penggunaan nomenklatur-nomenklatur lama sudah tidak digunakan lagi, namun saya percaya dengan tim Universitas Udayana bisa menghasilkan rumusan (Perpres tentang Pembagian Wilayah) yang membanggakan,” kata dia saat mengikuti diskusi bersama Otoritas IKN dan Universitas Udayana membahas Perpres tentang pembagian wilayah, di Denpasar, Jumat.
“Jadi mari kita luangkan waktu bersama-sama memberikan sumbangsih pikiran terbaik agar rumusan yang dihasilkan dalam diskusi grup ini juga luar biasa,” sambung Dewa Indra.
Pemprov Bali mengapresiasi keterlibatan perguruan tinggi negeri tersebut apalagi diakui bahwa pemindahan ibu kota bukan hal yang muda. Di sejumlah negara, pemindahan ibu kota membutuhkan waktu lama, sementara di Indonesia dinilai cepat sehingga membutuhkan berbagai upaya yang lebih untuk merealisasikan.
“Hanya strong leader yang bisa melakukan, dan tim Unud termasuk orang-orang kuat di dalamnya,” ujarnya.
Dalam diskusi proses penyusunan nomenklatur Perpres tentang pembagian wilayah di IKN ini turut hadir Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara IB Nyoman Wiswantanu.
Ia menyampaikan IKN akan menjadi pusat pengembangan, kemajuan ekonomi dan simbol identitas bangsa, bahkan juga akan menjadi kota untuk dunia karena diperkirakan banyak investor yang akan berinvestasi di daerah itu.
“Sehingga kita membutuhkan sumbangsih ide dan pikiran pada nomenklatur Perpres tentang pembagian wilayah ini, salah satunya datang dari Unud,” ujarnya.
Wiswantanu juga berharap infrastruktur dan kebutuhan di IKN terus dikembangkan agar pada 17 Agustus mendatang siap dijadikan lokasi pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI.
“Pemerintah berharap dengan pembangunan IKN ini di Pulau Kalimantan maka perekonomian tidak hanya terpusat di Jawa, namun bisa menyebar hingga wilayah timur Indonesia,” tuturnya.
