Pemkab Badung dapat penghargaan pemberantasan tindak pidana korupsi

Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa saat menghadiri acara penyerahan Sertifikat Penghargaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pemerintah kabupaten terbaik di Ruang Pertemuan Rumah Jabatan Gubernur Bali, Gedung Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (21/12). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, meraih penghargaan pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bidang Pencegahan Periode 1 Januari - 30 November 2023 dari KPK RI.

“Kami berterima kasih atas pemberian sertifikat sebagai Pemkab Terbaik dalam bidang pencegahan tindak pidana korupsi dari KPK ini,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Badung, Bali, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya bersyukur bisa mendapatkan nilai tertinggi dengan Kabupaten lainnya di Indonesia. Menurut dari capaian itu dapat dikatakan Badung menjadi juara satu terkait dengan dengan "Monitoring Center For Prevention (MCP)"

“Begitu juga dengan penilaian di delapan area dan kami sudah bisa menyelaraskan survei penilaian integritas kaitannya dengan pelaksanaan di Kabupaten Badung ini. Saya kira survei penilaian integritas ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Ke depannya kami akan betul-betul mempertahankan prestasi ini dan bila perlu ditingkatkan lagi,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Budi Waluyo menjelaskan pemberian sertifikat penghargaan merupakan bentuk apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada daerah yang berhasil mencapai nilai yang tinggi.

Baca juga: Pemkab Badung hibahkan 2 mobil untuk Kodam IX Udayana

Penilaian itu sebagai wujud bahwa sistem tata kelola pemerintahan daerahnya melalui indikator-indikator dalam MCP sudah baik termasuk juga ada indikator bagaimana Pemda bisa dan mampu mensertifikatkan barang milik daerahnya atau aset-aset tanahnya.

Ia berharap capaian khususnya kepada Provinsi Bali, Kota Denpasar dan juga Kabupaten Badung itu bisa dipertahankan, karena nilai yang diukur itu berdasarkan penilaian hingga 30 November lalu.

“Jadi masih ada waktu untuk capaian nilai finalnya pada bulan Januari 2024, sekali lagi kami berharap dan tekankan untuk tetap bisa dipertahankan, dan juga mendorong dan mengajak pemerintah daerah lain yang nilai MCPnya masih kecil agar bisa naik sehingga secara keseluruhan Provinsi Bali bisa mencapai nilai MCP yang mencerminkan sistem tata kelola pemerintahan dengan baik,” pungkas Budi Waluyo.

Baca juga: Pemkab beri penghargaan ke perusahaan ikut bangun Badung