Gubernur Bali minta lembaga perkreditan desa terus berinovasi

Denpasar (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya meminta Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang merupakan keunikan karena satu-satunya ada di Indonesia agar terus berinovasi.

Di Denpasar, Selasa, ia menilai peranan LPD di tiap desa sangat penting sebagai penggerak perekonomian warga, apalagi sudah banyak yang percaya dan bergantung dengan keberadaannya sehingga perlu terus ditingkatkan.

“Untuk itu ke depan saya harap LPD bisa terus melakukan sesuatu hal yang inovatif agar makin dicintai masyarakat serta terus memberikan solusi bagi permasalahan perekonomian warga,” kata Sang Made.

Orang nomor satu di Pemprov Bali itu menjelaskan keunikan Bali yang memiliki dua desa yaitu desa dinas dan desa adat dengan BUMDes dan BUPDA di dalamnya. Dua badan usaha ini berada di bawah naungan LPD sehingga menjadi kekuatan besar bagi perekonomian dan pembangunan desa di Bali.

Baca juga: Pemkot Denpasar tingkatkan kemampuan pengelolaan LPD

“Ibaratnya Bali itu mempunyai double gardan, jadi ekonominya bisa melaju kencang,” ujarnya.

Selain meminta agar berinovasi, mantan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri itu juga meminta mereka melalui Badan Kerja Sama (BKS) LPD untuk berbenah, karena tak dapat dipungkiri banyak LPD yang tersangkut masalah hukum.

Dari 1.493 LPD di Pulau Dewata, hanya 65 persen yang sehat dan terbebas dari masalah, sehingga diharapkan kondisi ini tidak mengganggu kinerja lembaga perkreditan desa yang sehat dan bagus.

“LPD tidak hanya mementingkan keuntungan atau bisnis semata. Lebih dari itu, LPD harus bisa menyelesaikan permasalahan keuangan warga, karena seperti kita ketahui sifat LPD juga pada dasarnya adalah ngayah (membantu dengan ikhlas) kepada masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Jamkrida Bali menjamin kredit nasabah LPD

Berinovasi dan memperbaiki diri menurutnya adalah cara untuk menjaga keberadaan LPD yang hanya ada di Bali dan sudah terbangun selama 39 tahun.

Dalam pertemuan Pj Gubernur Bali dan BKS LPD, Pj Gubernur mendapat informasi bahwa badan kerja sama itu sebagai mitra pemerintah dalam membina lembaga perkreditan desa belum memiliki kantor tetap.

Mendapat informasi ini, ia merespons dengan berupaya membantu memfasilitasi dengan menindaklanjuti kebutuhan BKS LPD tersebut sebagai wujud komitmen Pemprov Bali dalam mendukung keberlanjutan LPD.