Pangdam Udayana minta insan pers jaga jurnalisme keberagaman tahun politik

Denpasar (ANTARA) - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi meminta insan pers yang bertugas di daerah Bali dan Nusa Tenggara untuk tetap menjaga situasi yang kondusif pada tahun politik dengan mengutamakan jurnalisme keberagaman.

Di Denpasar, Bali, Senin, Pangdam IX/Udayana menyatakan insan pers dengan berbagai kerja jurnalistiknya memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi yang dapat menciptakan efek tertentu kepada masyarakat sehingga diyakini bisa menjadi mitra aparat TNI-Polri untuk membantu menciptakan kenyamanan dalam negeri.

Karena itu, Harfendi, tidak bermaksud mendikte kerja media, meminta agar pemberitaan media selama kontestasi elektoral Pemilihan Umum 2024 dapat mengedepankan pesan-pesan yang membawa kesejukan, meskipun memiliki dukungan terhadap calon atau partai politik tertentu.

"Saya berharap rekan-rekan jurnalis menyajikan pemberitaan yang menyejukkan walaupun secara pribadi terafiliasi dengan calon tertentu. Tetapi, tetap berita yang keluar memberikan kesejukan kepada masyarakat, sehingga berita yang diterima masyarakat sejuk dan tahapan ke depan berjalan dengan baik," kata dia di hadapan para pemimpin redaksi, pemilik media dan sejumlah wartawan di Aula Makodam Udayana, Denpasar.

Pangdam mengatakan kebebasan pers yang dinikmati pada masa demokrasi sekarang ini selain membawa angin segar bagi kebebasan berpendapat, juga dapat berpotensi menciptakan gesekan dalam masyarakat jika kerja-kerja jurnalistik tidak dibarengi dengan fakta yang objektif dan data yang terverifikasi.

Kebebasan pers yang tidak bertanggung jawab seperti penyajian data yang didasari oleh hasrat mengejar pembaca dan terlepas dari konteks pembicaraan narasumber dapat berpotensi menimbulkan munculnya berbagai friksi, ujaran kebencian, agitasi maupun hoaks.

"Sekarang ini sangat terbuka, informasi masuk ke publik maupun sampai ke ruang privat. Saya ingin imbau saja, kebebasan ini kita maknai secara bertanggung jawab. Silakan beritakan apa adanya, tetapi juga menyejukkan kepada pembaca," kata Pangdam Udayana.

Harfendi meyakini pada masa sekarang, media tidak seperti zaman sebelum reformasi, karena media yang tidak sejalan dengan pemerintah akan dibredel. Keadaan berbeda setelah reformasi 1998, sehingga kebebasan pers mestinya juga berimbas bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

"Kebebasan pers ini tentunya sesuatu yang membuat kita bahagia dan senang. Artinya ini adalah buah dari reformasi 1998 sehingga kita diberikan keleluasaan untuk menyampaikan pendapat, memberitakan sesuatu sedetail-detailnya," kata dia.

Harfendi menjelaskan jurnalisme keberagaman merupakan bentuk dukungan terhadap pluralisme yang ada di Indonesia dimana Indonesia terdiri tas banyak pulau, suku, agama, ras dan kebudayaan yang beraneka ragam. Pada tahun-tahun politik, seringkali muncul informasi-informasi hoaks yang cenderung memisahkan satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Dia menyebut pembelahan atau upaya mengkotak-kotakkan anggota masyarakat merupakan warisan penjajah yang ingin menghancurkan bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, warisan itu mesti dibuang dan tak patut diteruskan.

"Penjajah mewarisi upaya mengkotak-kotakkan. Orang dengan tetangga pun belum cair. Sampai sekarang kita dikotak-kotakan. Apalagi Ini mendekati pemilu. Saya minta kepada rekan-rekan media membangun suasana kebatinan bangsa kita ini jadi nyaman. Kita di Bali ini miniaturnya Indonesia," kata Harfendi.

Harfendi juga mengingatkan seluruh prajurit Kodam IX/Udayana untuk tidak terlibat politik praktis. Dia pun meminta masyarakat untuk melaporkan anggotanya yang melanggar asas tersebut kepada satuan wilayahnya agar segera ditindak.

"TNI itu netral. Kita berusaha untuk terus menjaga itu. Kalau ada yang miring-miring tolong dilaporkan ke kita, tolong laporkan ke komandan satuannya. Apapun itu dari Panglima TNI, kita tegas netral untuk pemilu yang akan datang ini," pungkas Harfendi.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pangdam Udayana minta pers jaga jurnalisme keberagaman tahun politik