Sekda Bali: IFPI ikut serta tingkatkan kemampuan pejabat pengadaan

Denpasar (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra berharap Ikatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Indonesia (IFPI) Provinsi Bali ikut serta meningkatkan kualitas pejabat pengadaan.

"Setelah organisasi ini terbentuk, harus ada sesuatu yang bisa ditunjukkan. Tidak hanya sebagai tempat untuk bertemu dan berkumpul, tetapi harus mampu mendorong peningkatan kualitas pejabat pengadaan," kata Dewa Made Indra di Denpasar, Jumat.

DPW IFPI Bali sendiri baru dibentuk pada tahun ini sehingga melalui wadah ini Dewa Indra ingin pejabat pengadaan dapat saling bertukar pengalaman dan pengetahuan agar mampu meningkatkan kompetensi.

Saat mengukuhkan pejabat dalam forum dengan 2.500 anggota tersebut, birokrat nomor satu di Pemprov Bali itu menegaskan bahwa pejabat pengadaan barang/jasa tugasnya tidak hanya untuk memastikan kelengkapan administrasi pengadaan.

Ada misi penting bagi mereka, kata Dewa Indra, yaitu bagaimana mengupayakan pengadaan barang dan jasa memenuhi unsur efisiensi dalam penggunaan uang rakyat.

Selain itu, pengadaan juga harus memenuhi unsur ketepatan dan kepatuhan hukum, jika tidak diperhatikan, maka mereka sangat rentan berhadapan dengan masalah hukum.

Sekda Dewa Indra juga mengingatkan agar pejabat pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Bali menjauhkan diri dari pikiran manipulatif ketika menjalankan tugas.

"Saat ini pengadaan barang dan jasa sudah berbasis daring dan seluruh prosesnya bisa dipantau oleh siapa saja. Jangan coba-coba, tindakan manipulasi akan diketahui,” ujarnya.

Peningkatan kualitas para pejabat yang telah bernaung dalam IFPI Bali ini juga diminta menurun hingga ke pengadaan barang dan jasa di tingkat kabupaten/kota. Hal ini, kata dia, agar semua lembaga pengadaan dapat meraih level tiga seperti capaian Pemprov Bali.

Ketua Umum IFPI Tri Wahyu Widodo menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah sehingga organisasi profesi yang mewadahi pejabat pengadaan ini akhirnya terbentuk di Provinsi Bali.

"Ini merupakan amanat undang-undang, pejabat fungsional harus punya wadah organisasi profesi," sebutnya.

Ia berharap organisasi ini mampu memberi solusi untuk berbagai persoalan yang masih dihadapi pejabat pengadaan.